pertumbuhan ekonomi VS sumberdaya?

Pengembangan model tertutup dari ekonomi dengan lingkungan yang kemudian memunculkan berbagai pertanyaan antara lain bagaimana kemampuan dari sumberdaya itu dalam mendukung kelangsungan dari perekonomian. Kalau tidak menjaga kelangsungan dari sumber daya maupun lingkungan kita maka pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan disertai dengan menurunnya standar dari hidup manusia dari waktu ke waktu.

Dalam perkembangannya pendapatan riil dari manusia sendiri tidak menjamin dari kebahagiaan dari manusia. Banyak factor yang menentukan dari waktu ke waktu diluar pendapaan itu sendiri seperti pendidikan, kesehatan, kerohaniana dan lain sebagainya.

Seperti yang kita tahu bahwa alam juga menentukan terhadapa standar hidup kita. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apa yang yang seharusnya kita perbuat kepada alam sekitar kita yang berperan besar dalam menjaga kelangsungan SDA yang merupakan bagian dari kelangsungan ekonomi juga

Dari argument tersebut maka kita harus memikirkan apa yang seharusnya kita perbuat dalam menjaga kelangsugna dari SDA agar dapat mempunyai kegunaan yang lebih lama. Ada 2 aturan dalam menjaga kelangsungannya yaitu :

  1. Penggunaan dari SDA yang dapat diperbarui tdak lebih besar daripada tingkat regenarasi dari sumber daya itu
  2. Selalu menjaga arus dari limbah yang dibuang kealam agar tidak melebihi dari kemampuan alam untuk menampunnya (pencemaran yang berlebihan)

Jika kita dapat menerapkan dari kedua aturan tersebut maka kelangsungan dari lingkungan tidak akan jatuh dan hal itu dapat menunjang perekonomian dalam jangka waktu yang lebih lama.

Sifat Komplementer dan subtitusi

Dari pendapat yang ada di atas maka kita harus dapat menjaga dari ketersediaan renewable resources dan kemampuan dari alam dalam menampung limbah yang ada. Dalam hal ini lingkungan di letakkan sebagai salah satu dari sumber daya yang ada. Alam sendiri mempunyai batasan yang harus selalu kta jaga kelestariannya agar penggunaanya tidak melampaui batas yang ada. Sehingga diperlukan aturan yang dalam menjaga kelangsungannya, jika kita tidak menjaganya aka nada degradasi dari lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan manusia sendiri. ada 2 aturan juga yang harus dilakukan antara lain :

  1. Menjaga dari kelangsungan lingkungan agar penggunaannya tidak melebihi batasan yang ada. Pengurangan dari stock akan dikompensasikan untuk meningkatkan sumberdaya yang dapat diperbaharui
  2. Untuk menjaga kelangsungan dari ingkungan yang faktanya sangat berperan dalam meningkatkan standar hidup, agar tidak berkurang atau tetap terjaga kelestariannya.

 

Ada 2 hal yang harus dilakukan pertam mengubah penggunaan dari sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui dengan sda yang dapat diperbaharui, Sebagai contoh dari subtitusi dari SDA yang dapat diperbaharui adalah penggantian dari energy fosil yang digantikan dengan energy matahari dan angin. Kedua adalah efisiensi dari penggunaan SDA tersebut sehingga kelangsungannya dapat menjadi ditingkatkan lebih lama.

Dalam dunia nyata hal itu menjadi makin rumit karena pada kenyataannya jauh lebih rumit. Karena pada kenyataannya persediaan dari sumber daya yang ada dalam dunia ini relative konstan, sehingga diperlukan penyesuaian dalam menjaga kelangsungan dari sumber daya yang ada. Sebagai contoh adalah meningkatkan sumber daya yang dapat diperbaharui sehinngga dapat mengurangi penggunaan dari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Contoh yang kedua adalah mengurangi dari konsumsi sumber daya itu sendiri, sehingga SDA itu dapat mendukung standar dari kehidupan manusia.

Tapi fator lainnya yang sangat mempengaruhi dari dari persamaan adalah pertumbuhan dari penduduk. Dalam kenyataannya sumberdaya yang tersedia tidak tumbuh dengan cepat, sedangkan pertumbuhan penduduk tumbuh dengan cepat. Sehingga hal ini menyebabkan peningkatan permintaan yang ada dalam dunia yang pada akhirnya akan menyebabkan sumber daya yang ada semakin turun ketersediaannya. Dan itu akan dapat menurunkan standar hidup dari manusia dimasa depan.

Subtitusi antara KM dan KN

Ada beberapa pertentangan tentang subtitusi tersebut.

Pertama Seperti yang kita tahu bahwa KM mempunyai hubungan subtitusi dengan KN. Dan KM tidak independent terhadap KN. Seperti yang ada dalam bab 2 HUKUM thermodynamic menyebutkan bahwa dalam memproduksi apapun kita harus mengonsumsi sebagian atau beberapa dari sumber daya yang ada. Yang dimaksud subtitusi adalah kelebihan dari produktifitas KM dibandingkan dengan KN. Sehingga kita dapat meningkatkan SOL dari peningkatan KM daripada KN.

Yang kedua adalah KM dan KN subtitusi dilihat dari KN selalu ada dalam berbagai kegiatan  yang ada. Dan tidak dapat dipisahkan . untuk dapat mengatakan KM lebih produktif daripada KN bukan hanya dilihat dari sisi produktifitas saja. Tetapi kta juga harus melihatnya secara multifungsional seperti pollusi yang meningkat lebih tinggi dari pada KM.

Yang ketiga adalah efek subtitusi sendiri tidak berlaku pada semua sumber daya. Neoklasik menyebutkan bahwa efek subtitusi hanya berlaku secara lembut antara input KM dan KN. KM Bukan merupakan subtitusi yang sempurna dalam mengganti KN.

sumber

David W. Pearce , Economic of Natural Resources and the Environment

 

 

Posted in KULIAH | Leave a comment

Kenaikan TDL

Kenaikan TDL untuk sektor bisnis akan berdampak besar bagi efektifitas dari perekonomian di indonesia. Baik industri yang bersignggungan langsung dengan listrik maupun industri yang menjadikan listrik sebagai energi sekunder dalam industri mereka. Sudah bijakkah kenaikan TDL yang dilakukan oleh pemerintah? Bijak atau tidak dari penerapan kebijakan ini sangat tergantung bagaimana asumsi dan pembiayaan yang dilakukan pemerintah yang akuntabilitasnya masih dipertanyakan sampai sekarang ini. Sebenarnya masalahnya sangat simple dimana rakyat menginginkan sebuah transparansi dan seharusnya pemerintah melakukan pemenuhan dalam transparansi tersebut. Transparansi yang dibutuhkan bukan hanya dalam hal asumsi penjabaran pembiayaan tetapi juga transparansi tentang bagaimana alokasi maupun pemanfaatan dari sumber daya yang ada selama ini, yang seharusnya dapat dipakai untuk melakukan pengembangan yang seharusnya dapat dipakai PLN . tapi apa yang terjadi sekarang membuat bngsa kita kecewa dimana perusahaan yang seharusnya dibuat untuk melayani masyarakat malah ternyata tidak dapat mengakomodir kepentingan dari bangsanya sendiri. Ini merupakan gambaran dimana bangsa kita ternyata masih merupakan bangsa yang terbelakang. Karena kita masih mementingkan jangka pendaek dalam perencanaanya. Tidak pernah mau melihat segala kemungkinan yang ada dalam lingkungan sekitar kita indonesia, yang katanya mempunyai sumber daya yang sangat banyak, dan bagaimana kita masih mau percaya dengan omongan pemerintah yang semakin tidak mengerti akan kebutuhan dari masyarakatnya sendiri.

Dalam kerangka ekonomi hal ini akan sangat berdampak besar didalam maupun  luar negerinya. Dampak dalam negeri yaitu rakyat harus manambah pengeluaran mereka. Ya memang kenaikan TDL ini tidak diberlakukan kepada rakyat biasa dan hanya kepada sektor bisnis maupun yang tergolong home industri. Sehingga ada dua dampak yang akan menjadi kendala atas kenaikan TDL ini, yaitu kenaikan dari dari barang-barng dalam negeri terutama dari sektor makanan ataupun kebutuhan pokok secara langsung pasti akan menerima damapak dari kenaikan ini. Kenaikan dapat diartikan sebagai inflasi yang tentu saja akan menybabkan semakin menurunnya permintaan dari konsumen dalam negeri terutam terhadap yang mempunyai penghasilan tetap. Kemudian adalah dampak kenaikan itu juga akan berdampak kepada harga barang yang akan di eksport oleh pengusaha dalam negeri kita sehingga dayatawar dari barang kita akan lebih rendah dibandingkan dengan barang hyang sama dari negara lain. Dan dampak yang lebih jauh adalah barang impaor akan kelihatan lebih menerik daripada barang lokal sendiri dan itu akan sangat berpengaruh terhadap nilai tukar dari Indonesia. Dan pada akhirnya pencerminan inflasi akan diikuti dengan pengangguaran yang semakin tinggi. Semakin lama kalau kita bisa lihat dengan seksama, negara tidak ada bedanya dengan renteneir yang mmengisap darah dari rakyatnya sendiri. Mereka bukanlah cerminan dari suara yang ada dalam masyarakat. Sebenarnya fungsi DPR dalam pemerintahan apakah sudah berjalan dengan semestinya ataukah hanya sebagai simbol dari suara rakyat yang tidak bisa diakomodir dalam negaranya sendiri. Sehingga masyarakat hanya sebagai boneka yang tidak mempunyai hak apa-apa ketika dihadapkan dengan berbagai sidang yang ada dalam DPR.

 

Posted in Kehidupan | Leave a comment

Pendapatan nasional


Pengukuran dari aktivitas perekonomian

Ukuran yang dipakai untuk mengetahui sebarapa besar prokduvitas dalam perekonomian adalah GDP.  GDp adalah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu. Hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung GDP adalah :

  1. Nilai pasar barang tersebut, tidak mungkin barang yang bermacam-macam dalam perekonomian di  hitung dengan dengan ukuran yang berbeda. Maka untuk dapat menjumlahkannya diperlukan ukuran yang sama, yaitu mata uang.
  2. GDP hanya menghitung barang baru dari hari produksi itu. Sehingga barang bekas tidak masuk dalam perhitungannya. Sebagai contoh jika ada motor antic dijual dengan nilai yang sangat tinggi dari harga pembelian pertama kali, hal itu tidak masuk dalam GDP. Penjualan motor tersebut merupakan penjualan suatu asset, bukan tambahan dalam produktifitas perekonomian.
  3. Penjumlahan dari GDP hanya memperhitungkan barang jadi saja. Oleh karena itu kita tidak boleh melakukan penjumlahan sehingga menyebabkan perhitungan ganda atau double counting. Sebagai contoh :

harga padi/Kg Rp. 2000. Dijadikan beras dijual senilai Rp. 3500. Dibuat tepung beras dijual senilai Rp.6000, dijadikan kue cucur dijual senilai Rp. 9000. Maka NTB masing-masing produk adalah :

Y = 2000+(3500-2000)+(6000-3500)+(9000-6000)=2000+1500+2500+3000 = Rp.9000. (perhatikan nilai ini sama dengan nilai akhir dari produk padi/kg yaitu nilai kue cucur)

Dalam menghitung tingkat produktifitas perekonomian kita harus tahu tentang dikotomi klasik. Dikotomi klasik ini membagi variable menjadi dua yaitu :

  • Variable riil : variable yang diukur dari produkfitas fisiknya contohnya adalah kuantitas dan harga relative.
  • Variable nominal : variable yang di ukur dengan melalui nilai uang, seperti tingkat inflasi, tingkat upah, tingkat inflasi.

Ditkotomi tersebut menjadi acuan untuk melihat ukuran-ukuran dari makro ekonomi, karena hal itu mempermudah kita dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi.  Dalam  perhitungan variable riil dan nominal dalam ekonomi terdapat ketidak relevanan dari variable nominal (uang) dan variable riil. Hal inilah yang disebut sebagai netralitas moneter.

Dari dikotomi klasik tersebut maka GDp juga dibagi menjadi dua yaitu GDP riil dan nominal

  1. GDP riil adalah GDP yang mengukur dari produktifitas tanpa melihat perubahan harga. Degnan kata lain GDP ini menghitung dengan harga konstan sesuai yang menjadi tahun dasarnya . sebagai  contoh jika kita ingin menghitung  GDP riil tahun 2010 dari padi, dan tahun dasarnya adalah 2005. GDP riil = (harga 2005 X produktifitas 2010)
  2. Seperti yang kita tahu bahwa GDP nominal menghitung berdasarkan nilai uang yang ada pada saat itu. Sehingga dalam menghitung GDp nominal harus menggunakan harga yang sedang berlaku.

Kemudian setelah mengetahui perbedaan GDP nominal dan riil, selanjutnya kita mempelajari tentang GDP deflator. Yang merupakan ratio antara GDP nominal dan GDP riil. Dengan kata lain GDP deflator melihat GDP nominal secara relative terhadap, harga tahun dasarnya.  Kemudian selisih dari perbandingan antara GDP nominal dan riil merupakn pencerminan dari kenaikan harga yang terjadi selama rentan waktu tersebut, yang kita kenal dengan inflasi.

GDP deflator = GDP nominal / GDP riil

Perhitungan GDP dapat dibagi menjadi 3 pendekatan yaitu :

  1. Pendekatan pendapatan yaitu menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh para pelaku kegiatan ekonomi ( pemilik factor-faktor produksi )
  2. Pendekatan dari sisi pengeluaran perhitungan pengeluaran yang dikeluarkan oleh masing-masing sector ekonomi.
  3. Pendekatan produksi perhitungan produktifitas dari seluruh pelaku ekonomi yang ada di perekonomian. Tetapi hal ini sangat susah dilakukan karena kegiatan ekonomi yang ada sangatlah kompleks.

Pendekatan yang kita pelajari adalah pendekatan pengeluaran, pendekatan pengeluaran dibagi menjadi empat komponen yaitu :

  1. Konsumsi ( C ) adalah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga.
  2. Investasi ( I ) barang maupun factor produksi yang digunakana untuk kepentingan investasi.
  3. Pembelian pemerintah ( G ) barang yang dibeli pemerintah untuk kelangsungan pemerintahan yang ada.
  4. Ekspor Neto (NX ) pengeluaran berdasarkan perdagangan dengan negara lain.

Persamaannya dapat kita tulis sebagai berikut:

Y = C + G + I + (X-M)

Metode pendekatan dengan pendapatandilakukan dengan  Menjumlahkan semua pendapatan dari faktor-faktor produksi (TK,Modal,Tanah & Skill), bila TK menghasilkan upah = w, Modal menghasilkan bunga = i, tanah menghasilkan sewa = r dan Skill menghasilkan profit = p, maka  persamaaan nya adalah :

NI = Y = Yw + Yi + Yr + Yp

Sesudah itu adalah pendekatan dari sisi produksi, yang merupakan pendekatan yang dihitung dari besarnya produksi agregat suatu negara dalam satu periode tertentu

Y= P X Q

Perhitungan ukuran pendapatan nasional lainnya :

GNP (gross national product)

GNP = GDP + pembayaran factor dari luar neggeri – pembayaran factor ke luar negeri

NNP ( net national product )

NNP= GNP – depresiasi

NI ( national income )

NI= NNP-  pajak tak langsung

PI ( personal income)

PI = NI-(laba ditahan+asuransi social+bunga neto)+(dividen+transfer payment+pendapatan bunga)

DI (disposable income)

DI= PI – pajak langsung

Posted in KULIAH | Leave a comment

Meningkatkan Standar Pendidikan (MDG’s) Kita Dalam Globalisasi


MDG’s adalah kesepakatan yang dibuat oleh 189 negara pada tahun 2000 di Newyork, berisi tentang berbagai indicator dalam pencapaian social, untuk kebaikan dalam suatu Negara. Negara yang menjadi anggota dari MDG’s harus berusaha untuk mencapai indicator tersebut dalam rentan waktu tertentu. Dalam artikel ini saya akan memberi penekanan terhadap angka pendididikan. Yang notabene merupakan masalah yang selalu ada dalam Negara berkembang dan miskin. Oleh karena itu Negara berkembang cenderung melekat berbagai nama, seperti rendahnya kualitas dari sumber daya manusia yang ada, yang penyebab utamanya adalah rendahnya pendidikan oleh masyarakatnya.

Dalam MDG’s sendiri penempatan pendididikan berada dalam urutan ke 2, hal ini berdasarkan peran strategis dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan menurut saya mempuyai efek domino yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat suatu Negara. Dengan pendidikan yang memadai akan menyebabkan peningkatan akan kualitas kesehatan, tingkat pengangguran yang rendah, tingkat pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Hingga tahun 2009 angka kemiskinan masih tinggi (sekitar 30 juta jiwa) dan angka pengangguran masih 10 juta jiwa (bps). Sedangkan data menurut bank dunia mengatakan bahwa jumlah pengangguran yang ada di Indonesia berjumlah sekitar 100 juta. Dengan standar penempatan pendidikan SD sekarang ini menjadi indicator pencapaian tingkat pendidikan di Indonesia, apakah benar akan menjamin terciptanya efek domino dalam kehidupan masyarakat kita? Walaupun memang benar dengan pendidikan dasar ini berpengaruh kepada penurunan tingkat buta huruf dalam masyarakat kita. Pemerintah Indonesia memang memasang target bahwa dalam rentan sampai 2020 akan mengubah indikatornya menjadi SMP-SMA.

Rendahnya HDI akan menyebabkan rendahnya output maupun tingkat kesehatan masyarakat. (HDI) 2009, Indonesia berada di urutan ke-111 atau di bawah Palestina yang berada di peringkat ke-110 dari 182 negara (kompas). Hal ini memberikan gambaran betapa kurangnya perhatian dalam pendidikan maupun kesehatan. Berbeda jauh dengan Negara tetangga kita seperti Malaysia (ke-66) dan Singapura (ke-23). Hal inilah yang menyebabkan sumbangan masyarakat kita terhadap produktifitas dari pertumbuhan ekonomi tidak menjadi prioritas, walaupun dalam kenyataannya memang cukup besar sumbangan secara fisik terhadap pembangunan. Tapi yang saya kawatirkan adalah sumbangan yang besar ini hanyalah efek dari banyaknya penduduk Indonesia. Kalau memang hal itu yang terjadi maka akan sangat mengkhatirkan bagi kehidupan bangsa kita sendiri. Karena pada kenyataannya sumbangan yang diberikan hanya dari tingkat pekerjaan taraf bawah.

Lingkaran setan MDG’ dan perdagangan bebas

Mengapa pendidikan menjadi indicator penting dalam MDG’s? Hal ini dikarenakan pendidikan mempunyai daya untuk dapat mencapai berbagai indicator kesejahteraan lain yang ada dalam manusia. Dalam praktisnya akan sangat berpengaruh terhadap penguasaan terhadap teknologi yang ada dan modal yang ada dalam perekonomian. Memang hal ini tidak dapat dicapai dalam jangka pendek, karena pendidikan merupakan sebuah investasi yang mungkin membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat melihat hasilnya. Saya meletakkan masalahnya kepada factor dari waktu, jika kita melihat lebih jauh lagi hal ini merupakan factor yang sangat krusial. Disebabkan karena jika kita kalah start dari negara lain, maka negara kita akan selalu tertinggal dengan negara berkembang lainnya.

Hal ini lah yang akan menyebabkan efek yang selalu berputar dari dalam negeri kita sendiri. Sebenarnya belum ada data yang pasti dalam pencerminan terhadap tingkat pendidikan yang ada di Indonesia, ada yang menyebutkan bahwa masyarakat kita hampir 90% telah dapat mengikuti pendidikan dasar, hampir 70% lebih telah dapat menjangkau dan sekitar 60% yang hanya dapat mengenyam pendidikan tingkat SMA. Dari data yang kita lihat dapat kita simpulkan secara umum bagaimana pengurangan pendidikan pada setiap tingkatnya. Penurunan pertisipasi dari setiap tingkat pendidikan yang ada di Indonesia ini akan sangat merisaukan dengan keadaan global yang ada sekarang ini. Karena akan sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi dan penguasaan ekonomi didalam negara kita sendiri. Pengurangan pertisipasi dari setiap tingkat pendidikan  juga dapat kita lihat dari data keikut sertaan dari ujian dari SD sampai SMA sebagai berikut ini :

Tingkat Negeri/State Swasta/Private
Pendidikan
Education Level Lulus Tidak Lulus Jumlah Lulus Tidak Lulus Jumlah
  Pass Not Pass Total Pass Not Pass Total
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
             
SD 1 855 3 1 858
Primary School            
             
SMTP 542 13 555 8 8
Junior High School            
             
SMTA            
Senior High School            
–     SMA            
–     SMK            
–     SPPN* 239 11 250 10 10
  51 11 62
  . . . . . . . . .      
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperti kesimpulan di atas tadi, dapat kita lihat bahwa setiap naik kejenjang atasnya, akan terjadi penurunan yang signifikan dari tiap ujian yang dilakukan. Yang dikawatirkan adalah tentang adanya generasi yang hilang dalam setiap jenjangnya. Dan hal itu juga merupakan slah satu indicator bagaimana tingkat partisipasi masyarakat kita terhadap pertumbuhan ekonomi kedepannya.

Apakah dengan HDI kita yang sekarang ini kita dapat bersaing dengan negara-negara lain yang memiliki tingkat HDI yang berada di atas kita? Hal inilah yang sangat merisaukan kita, apalagi dengan struktur negara kita yang sedemikian besar. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana  sebaiknya system pendidikan yang ideal untuk dapat menjangkau di tiap-tiap wialyah Indonesia. Sebenarnya dengan besarnya negara kita dapat menjadikannya sebagai keuntungan antara lain tenaga kerja yang tersedia cukup banyak dan merupakan pasar yang potensial untuk memasarkan hasil dari produksi. Tetapi pada kenyataannya hal ini tidak dapat menunjang dari peningkatan dari masyarakat kita dan pada kenyataannya hasil dari keuntungan produksi hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja.

Apa yang sebenarnya terjadi? Jika kita lihat dari struktur permodalan kita yang hampir 82% dari penanaman modal asing. Hal ini mempengaruhi bagaimana dominasi dari keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat kita. Dan hal ini menyebabkan peminggiran peran dari masyrakat kita dalam ekonomi. Peminggiran ini bukan hanya dalam bentuk fisik tetapi juga dalam struktur perusahaan. Didasarkan pada penguasaan dari teknologi yang ada, penguasaan teknologi tidak didominasi oleh masyarakat kita. Penjelasan itu dapat mengingatkan kita bahwa pendidikan merupakan bagian integral yang harus segera dilaksanakan dan harus ditangani dengan sangat serius.

Dengan pekerjaan yang masih dalam taraf rendah tersebut, maka juga akan mempengaruhi bagaimana tingkat pendidikan yang diperolehnya. Oleh karena itu rantai ini tidak akan pernah putus jika tidak ada campur tangan dari pihak lain. Disamping itu perubahan peradigma tentang pendidikan juga perlu dilakukan. Bagaimana mengarahkan pandangan masyarakat tentuang pentingnya pendidikan untuk kehidupan mereka. Tetapi kembali ke masalah awalnya, yaitu masalah rendahnya kesejahteraan dari masyarakat. Hal inilah yang akan sangat mendominasi bagaimana akses mereka terhadap pendidikan yang sulit masyarakat kita jangkau, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa akses terhadap pendidikan bukanlah hal yang murah.

Penguasaan modal oleh asing akan selalu menjadi momok dalam sejarah bangsa ini, setelah kita memutuskan untuk membuka diri dengan masyarakat global sampai saat ini. Hal inilah yang seharusnya dapat kita jadikan keuntungan, jika kita benar-benar sudah siap untuk mendapatkan belum keuntungan itu. Tapi sebaliknya jika kita belum seutuhnya siap untuk mendapatkannya, maka negara lainlah yang akan mendapatkan keuntungan itu. Kenapa kita belum siap untuk mendapatkan kuntungan tersebut? Siap atau tidak sangat dipengaruhi oleh kesiapan SDM dan SDA dalam negeri ini. Yang tidak kalah penting juga kesiapan dari nilai yang ada dalam masyarakat kita untuk mengatur mekanisme yang ada. SDA Indonesia mungkin akan sangat melimpah jika SDM kita mampu mengolahnya. Hal itu mengisyaratkan kita tentang kemandirian untuk mengolah yang ada di negeri ini.

Pengambilan sumber daya alam oleh pihak asing merupakan hal yang sudah biasa dalam negara kita. Apakah ini akan terus berlanjut sampai SDA kita terkuras habis? Dan apakah kita hanya akan menjadi masyarakat yang hanya melakukan konsumsi? Harus segera kita atasi dengan meningkatkan peran SDM kita secara maksimal. Ini adalah merupakan sebuah urgensi bagi  kita negara kita untuk segera meningkatkan tingkat pendidikannya. Memang tidak serta merta dapat langsung dapat berubah, karena sebagaimana kita tahu pendidikan merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Bukan masalah waktunya yang kita harus kejar, tetapi tentang bagaimana kita memulainya. Semakin cepat kita memulainya, maka akan semakin bagus untuk kita kedepannya. Pendidikan yang saya maksud adalah pembukaan akses pendidkan yang lebar terhadap pendidikan yang tigkatnya lebih tinggi daripada sekolah dasar dan menengah. Karena menurut saya pendidikan yang berada diatas itulah yang dapat membuat ketergantungan kita terhadap pihak asing dapat berkurang. Sebenarnya tidak menjadi masalah jika terjadi ketergantungan, tetapi ketergantungan itu yang dapat menguntungkan kita, bukan hanya ketergantungan yang membuat masyarakat kita menjadi tersingkirkan. TKI dalam negeri sendiri adalah Fenomena yang biasa terjadi dalam Negara kita, maupun Negara berkembang lainnya. Penyebabnya adalah rendahnya tingkat produktifitas dari pekerja kita yang notabene pendidikannya masih rendah. Masyarakat kita bekerja di tanah airnya sendiri, kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh dalam perusahaan yang berasal dari modal yang besar. Dengan gaji yang sedikit tentunya. Oleh sebab itu untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi dirasa tidak mungkin dengankeadaan ekonomi yang ada dalam masyarakat kita. Dalam MDG’s menyebutkan bahwa indicator dari pendidikan adalah terpenuhi pendidikan dasar dari masyarakat. Sebenarnya yang perlu kita tahu adalah apakah hal ini murni tujuan ataukah hanya alat untuk memperburuk kondisi dari perekonomian negara berkembang?

Peran Pemerintah

Peran pemerintah inlah yang menjadi factor penentu, walaupun tidak menampik bahwa harus ada koordinasi yang bagus dan kesamaan visi antar pelaku dalam keseluruhan masyrakat. Faktor penetu ini berupa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk dapat menjadikan pendidikan factor yang dominan dalam APBN. Disamping itu harus ada rencana jangka panjang tentang bagaimana investasi dari luar negeri kedepannya, dengan pemberdayaan masyarakat lokal yang dominan. Bukan hanya sebagai buruh pabrik, tetapi lebih ke jabatan yang memerlukan ketrampilan dan intelektual. Dengan indikasi tersebut maka dapat kita lihat begitu besarnya peran pendidikan dalam taraf yang lebih tinggi daripada pendidikan dasar. Pemerintah harus sadar dengan kenyataan ini dan harus segera memikirkan jangka panjangnya tentang bagaimana perbaikan tingkat pendidikan. Dan bagaimana pengaturan sumber daya alam dalam jangka panjangnya. Karena tanpa dilakukan hal itu maka dalam jangka pendek ini SDA kita akan terkuras habis sebelum kita dapat mengolahnya dan menikmatinya.

Kesimpulan

Peran pendidikan sangat penting untuk dapat meningkatkan produktifitas yang dan efektifitas dari perdagangan bebas. Perlu diadakan peningkatan pendidikan kita bukan hanya sekedar pendidikan dasar dari negara kita. Pendidikan yang lebih tinggi akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan kita dan hubungan kita dan globalisasi yang ada sekarang. Kunci dari pendidikan adalah awal dari memulainya. Sehinga kita perlu memikirkan bagaimana keluar dari standar pendidikan dasar yang seperti tertera dalam indicator MDG’s. kita perlu meningkatkan standar pendidikan kita, memperbesar tingkat perguruan tinggi agar bisa menjangkau sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena mengingat pendidikan dasar sekarang ini tidak lagi dapat menjadi ukuran intelektual dari globalisasi. Dan hanya menambah penderitaan bagi rakyat Indonesia.

 

Sumber :

www.kompas.com

www.wikipedia.org

www.bapenas.go.id

 

 

 

 

 

 

 

Posted in KULIAH | Leave a comment

European Central Bank

Pendahuluan

Bank sentral merupakan komponen penting bagi jalannya suatu perekonomian Negara. Seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan makro sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiscal dan moneter. Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai oleh kedua kebijakan itu sama, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten, full employment, inflasi yang rendah dan lainnya. Kebijakan moneter adalah tanggung jawab dan kewenangan dari bank sentral yang ada di Negara tersebut. Banyak sekali alat yang dapat digunakan dalam kebijakan moneter, alat ini berupa besaran maupun satuan dari moneter sendiri. Alat yang digunakan antara lain OPT, Giro wajib minimum dan RR. Pada dasarnya kebijakan moneter merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mengatur uang “money will not manage itself”. Dalam pengelolan ini harus dilakukan secara hati-hati dan seksama karena uang merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sekarang ini.

Begitupula dengan European Central Bank atau lebih kita kenal dengan ECB. Dia adalah badan yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penentuan kebijakan moneter yang ada dalam kawasan Eropa atau lebih spesifiknya kawasan eropa yang memakai mata uang euro dalam perekonomiannya. Yang menarik dari ECB adalah latar belakang saat terbentuk dan bagaimana pengelolaan dari kebijakan moneter yang terdesentralisasi dari masing-masing anggota ECB.

Sejarah Terbentuknya ECB

ECB merupakan salah satu perwujudan dari teori OCA

Optimum Curency Area pertama kali diperkenalkan oleh Mundell dan Mc Kinnon selama 1960s. pada dasarnya OCA ini adalah penyatuan mata uang dari beberapa Negara, yang membawa konsekuensi terbentuk fixed exchange antar anggota dari OCA, dan berlakunya floating exchange pada anggota di luar OCA.  Dengan struktur keuangan OCA tersebut diharapkan akan  hilang unsur dari hambatan nilai tukar di Negara anggota. Hal ini yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang konsisten dinegara anggota OCA, menumbuhkan spesialisasi produksi, sehingga dapat menyokong kehidupan ekonomi antar Negara anggota. Hal inilah yang diharapkan oleh Mundell menjadi dasar untuk mencapai pertumbuhan wilayah yang berkesinambungan yang diwujudkan dengan wilayah yang terintegrasi dalam satu mata uang. Mundell juga optimis dengan pembentukan dari OCA maka beban antar Negara saat terjadi depresiasi akan berkurang. Walaupun begitu dalam pelaksanaannya juga menghadapi berbagai masalah, karena ternyata asumsi dari Mundell tentang pembagian tekanan antar wilayah pada OCA tidak seperti yang diharapkan. Hal ini dapat kita lihat saat salah satu Negara yang tergabung dalam OCA mendapatkan suatu tekanan, maka akan berakibat secara beruntun kepada seluruh Negara anggota dari OCA tersebut seperti yang terjadi kemarin pada yunani. Masalah ini menyebabkan terdepresiasi mata uang yang mereka gunakan secara menyeluruh. Dan hal ini tetap berpengaruh besar pada perekonomian dari Negara yang tergabung dalam OCA.

Maka dari itu untuk mencapai keuntungan yang maksimum dari penerapan OCA ini harus dikaji tentang kriteira-kriteria secara cermat dan konsisten dari Negara anggota. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa tanpa kriteria tersebut maka tidak akan efektif penerapan dari OCA tersebut dan bertambahnya permasalahan dan pada akhirnya tidak akan tercapai tujuan dari pembentukan OCA. Kriteria yang dibutuhkan OCA tersebut antara lain :

  1. Tingginya perdagangan antar Negara-negara  OCA
  2. Kesamaan struktur dari perekonomian masing-masing anggota OCA
  3. Mereka bersedia memberi informasi tentang kebijakan fiscal, moneter dan kebijakan lainnya agar terjadi koordinasi yang baik antar anggota.

Seperti yang kita tahu OCA adalah dasar dari terbentuknya Negara yang tergabung dalam Uni Eropa, yang mempunyai tingkat perdagangan yang tinggi antar anggota. Walaupun begitu untuk integrasi dalam menjalankan system OCA yang merupakan integrasi dari system moneter, tidaklah serta merta langsung dapat dilaksanakan. Dibutuhkan waktu yang tidak singkat untuk dapat menjalankannya. Untuk sampai Dalam pembentukan EMU yang merupakan pembentukan OCA yang sempurna ternyata melalui berbagai tahapan yang dibagi menjadi tiga antara lain :

Tahap pertama

Tahap pertama ini diawali dengan dibuatnya perjanjian Roma pada tahun 1950an, sebenarnya dalam perjanjian ini belum membahas tentang integrasi mata uang dalam perekonomian eropa. Tetapi ingin membetuk Masyarakat Ekonomi Eropa (ECC) yang pada dasarnya mempunyai kebiasaan yang sama dalam kegiatan ekonomi. Antara lain kebiasaan berserikat dan pasar dari hasil pertanian, yang masih dianggap tidak memerlukan integrasi dalam bidang moneter. Disamping itu alasan pada saat itu sebagian besar Negara eropa menganut system Bretton Woods dalam perekonomiannya. Yang artinya menganut system kurs tetap dengan cadangan emas yang ada dalam Negara mereka, lagipula pada tahun 1950an sampai 1960an keadaan moneter relative stabil antara satu Negara dengan Negara lainnya secara global. Inilah alasan belum kenapa pada saai itu belum ada pemikiran untuk menyatukan mata uang antar Negara.

Tetapi pada akhirnya tanggung jawab dari ECC ini meluas kepada aspek moneter. Bank sentral dari Negara ECC ini kemudian membentuk suatu dewan komite gubernur sejak bulan mei 1964. Yang diberi tugas tambahan dalam  perkembangan perannya tersebut, antara lain mengadakan konsultasi dan pengaturan kebijakan moneter Negara anggota degnan tujuan menjaga kestabilan harga, hal ini diatur dalam Keputusan Dewan tanggal 12 Maret 1990. Seiring berjalannya waktu maka penambahan kompleksitas dari tanggung jawabpun bertambah, oleh karena itu maka terfikirlah untuk mengembangkan komite gubernur ini menjadi lebih sempurna lagi yaitu membentuk EMU (European Monetary Union). Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua masalah yang harus diperiksa pada tahap awal, untuk mendirikan sebuah program kerja pada akhir tahun 1993 dan untuk menentukan sesuai dengan mandat dari sub-komite yang ada dan kelompok-kelompok kerja yang dibentuk untuk tujuan itu.

Hukum preparat

Untuk realisasi Tahapan Dua dan Tiga, maka perlu untuk merevisi Perjanjian mendirikan Masyarakat Ekonomi Eropa (Perjanjian Roma) untuk membentuk struktur kelembagaan yang diperlukan. Untuk tujuan ini, Konferensi Antarpemerintah tentang EMU diselenggarakan, yang diselenggarakan pada tahun 1991 di paralel dengan Konferensi Antarpemerintah tentang serikat politik. Negosiasi menghasilkan Perjanjian tentang Uni Eropa yang telah disepakati pada bulan Desember 1991 dan ditandatangani di Maastricht pada tanggal 7 Februari 1992. Namun, karena keterlambatan dalam proses ratifikasi, Perjanjian (yang diubah Traktat pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa – mengubah namanya menjadi Perjanjian mendirikan Masyarakat Eropa – dan diperkenalkan, antara lain, Protokol pada Statuta Sistem Eropa Bank Sentral dan Bank Sentral Eropa dan Protokol Statuta Moneter Eropa Institute (EMI) tidak berlaku sampai dengan 1 November 1993.

Tahap Dua

Pembentukan Moneter Eropa Institute (EMI) pada 1 Januari 1994 menandai dimulainya tahap kedua EMU dan dengan ini Komite Gubernur tidak ada lagi. Keberadaan sementara itu EMI juga mencerminkan keadaan integrasi moneter dalam Komunitas. EMI tidak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan moneter di Uni Eropa – ini tetap mengembangkan otoritas nasional – tidak memilikinya kompetensi apapun untuk melaksanakan intervensi valas. Hal ini menunjukkan bahwa cikal bakal mulai terbentuknya ECB sendiri dimulai pada Tahap kedua ini. Yang tentu saja didasarkan telah terbentuknya EMI, yang merupakan penanggung jawab pengembangan atas system moneter yang akan dibuat.

Dua tugas utama dari EMI:

Untuk memperkuat kerjasama bank sentral dan koordinasi kebijakan moneter, dan untuk membuat persiapan yang dibutuhkan untuk pembentukan Sistem Bank Sentral Eropa (ESCB), untuk pelaksanaan kebijakan moneter tunggal dan untuk penciptaan mata uang tunggal pada tahap ketiga.Untuk tujuan ini, EMI menyediakan forum untuk konsultasi dan pertukaran pandangan dan informasi tentang isu-isu kebijakan dan kerangka peraturan yang ditetapkan, organisasi dan logistik yang diperlukan untuk ESCB untuk melakukan tugas di Tahap Tiga. Pada bulan Desember 1995, Dewan Eropa menyetujui untuk nama unit mata uang Eropa akan diperkenalkan pada awal Tahap Ketiga, ‘euro’, dan menegaskan bahwa Tahap Tiga dari EMU akan dimulai pada tanggal 1 Januari 1999. Pada saat yang sama, EMI diberi tugas melaksanakan pekerjaan persiapan pada tingkat hubungan masa depan moneter dan pertukaran antara wilayah Eropa dan negara-negara Uni Eropa lainnya. Pada bulan Desember 1996 EMI menyampaikan laporan kepada Dewan Eropa, yang membentuk dasar Resolusi Dewan Eropa pada prinsip-prinsip dan elemen-elemen mendasar mekanisme nilai tukar baru (ERM II), yang diadopsi pada bulan Juni 1997. Sebuah urutan kronologis kejadian adalah pra-mengumumkan untuk pergantian ke euro. Skenario ini terutama didasarkan pada usulan rinci diuraikan oleh EMI. Kemudian pada bulan Desember 1996 EMI juga mengenalkan kepada Dewan Eropa, dan kemudian kepada publik, seri desain yang dipilih untuk euro uang kertas yang akan dimasukkan ke dalam sirkulasi pada tanggal 1 Januari 2002. Dalam rangka untuk melengkapi dan untuk menentukan ketentuan Perjanjian pada EMU, Dewan Eropa mengadopsi Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan pada bulan Juni 1997 – dua Peraturan merupakan bagian dari Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan, yang bertujuan untuk memastikan adanya disiplin anggaran dalam hal Emu. Pakta dilengkapi dan komitmen masing-masing ditingkatkan oleh Deklarasi Dewan pada Mei 1998.

Pada tanggal 2 Mei 1998, Dewan Uni Eropa – dalam komposisi Kepala Negara atau Pemerintah – dengan suara bulat memutuskan bahwa 11 negara-negara anggota telah memenuhi kondisi yang diperlukan untuk partisipasi pada tahap ketiga Emu dan penerapan mata uang tunggal pada 1 Januari 1999. Para peserta awal adalah Belgia, Jerman, Spanyol, Perancis, Irlandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Austria, Portugal dan Finlandia. Kepala Negara atau Pemerintah juga mencapai pemahaman politik orang-orang yang akan direkomendasikan untuk diangkat sebagai anggota Dewan Eksekutif Bank Sentral Eropa (ECB). Pada tanggal 25 Mei 1998, pemerintah dari 11 Negara Anggota yang berpartisipasi ditunjuk Presiden, Wakil Presiden dan empat anggota Dewan Eksekutif ECB. pengangkatan mereka mengambil dari 1 Juni 1998 dan menandai pembentukan ECB. ECB dan bank sentral nasional dari Negara Anggota yang berpartisipasi merupakan bagian dari ESCB, yang merumuskan dan menetapkan kebijakan moneter tunggal dalam Tiga Tahap EMU. Dengan pembentukan ECB pada tanggal 1 Juni 1998, EMI telah menyelesaikan tugasnya. Sesuai dengan Pasal 123 (ex Pasal 109l) dari Traktat pembentukan Masyarakat Eropa, EMI masuk ke likuidasi pada pembentukan ECB. Semua pekerjaan persiapan dipercayakan kepada EMI disimpulkan dalam waktu yang baik dan sisanya tahun 1998 dikhususkan oleh ECB untuk pengujian akhir sistem dan prosedur.

Tahap Tiga

Pada tanggal 1 Januari 1999 tahap ketiga dan terakhir Emu dimulai dengan tidak dapat dibatalkan penetapan nilai tukar dari mata uang dari 11 Negara Anggota awalnya berpartisipasi dalam Uni Moneter dan dengan pelaksanaan kebijakan moneter yang tunggal di bawah tanggung jawab ECB. Dengan selesainya tahp tiga ini maka EMU resmi menjadi kawasan yang terintegrasi dari sisi moneter dengan euro sebagai mata uangnya. Dan pelaksanaan kebijakan moneter berpusat kepada ECB.

Berdasarkan pada traktat Maastricht sebelum Negara bergabung dengan monetary union harus memenuhi bebrapa syarat antara lain adalah : inflasi tidak boleh melebihi 1.5 %, deficit anggaran tidak boleh melebihi dari 3% dari GDP, keseluruhan hutang dari pemerintah tidak boleh melebihi dari 60% dari GDP, rata-rata dari nilai tukar tidak boleh jatuh melebihi 2.25% dari rata-rata EMS dari 2tahun sebelum bergabung dengan ECB. Dalam perkembangannya saat mulai terbentuknyaECB United Kingdom membatalkan perjanjiannya untuk bergabung dengan EMU, hal ini berarti poundsterling tidak akan akan berubah menjadi mata uang dari EU. Dengan alasan dari segi social, budaya, bahasa dan temperamental dari UK yang berbeda. Sehingga akan menyebabkan kesulitan akan integrasi dalam pembentukan EMS. Mungkin hal ini juga dipengaruhi oleh bagaimana karakteristik dari poundsterling yang merupakan hard currency dari sehingga akan melemahkan poundsterling dari UK. Oleh karena itu UK membatalkan janjinya untuk bergabung dalam EU.

Bagan tahap pembentukan ECB

 

Sumber : www.ecb.int

Awal Terbentuknya ECB

Seperti yang kita ketahui ECB berdiri secara resmi pada tanggal 1 januari 1999, yang menandakan penyatuan moneter antar wilayah yang tergabung dalam EMU. Dan ECB lah yang menjadi otoritas moneter teringgi dalam kawasan Negara pengguna mata uang euro (euro area). Hal ini menjadi tanggung jawab yang besar terhadap ECB, karena ekonomi kawasan euro ini merupakan ekonomi terbesar kedua setelah ekonomi amerika serikat. Hal ini menandakan bahwa harus ada keseriusan dalam mengelola mata uang yang tergabung dalam kelompok Negara tersebut. Sehingga diperlukan berbagai aturan dalam keanggotaan ECB, aturan ini merupakan tindak lanjut dari persyaratan pada saat pembentukan OCA. Sebelum menjadi anggota dari ECB maka harus memenuhi persyaratan dalam keanggotaan dari ECB. Sebelum persyaratan itu terpenuhi maka Negara tersebut harus menunggu sampai dia bisa memnuhinya, walaupun dia termasuk dalam kawasan eropa. Sampai sekarang ini keanggotaan dari euro berjumlah 16 negara, sebelumnya pada tahun 2001 hanya 11 negara yang terakhir masuk adalah Negara yunani. Yunani baru dapat memenuhi kriteria ECB pada tahun 2000, tetapi mengikuti periode keuangan dari ECB maka baru terdaftar pada 1 januari 2001. Kemudian diikuti oleh Slovenia pada 2007, Cyprus dan malta pada tahun 2008, kemudian Slovakia pada tahun 2009.

Tujuan dibentuknya euro adalah pencapaian mata uang yang independent dan kuat dari penggabungan Negara-negara yang berada di kawasan euro. Dasar hukum dari pembentukan satuan moneter tunggal adalah perjanjian dari masyarakat eropa. Yaitu perjanjian dan statuta Sistem Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Eropa (statuta ESCB), yang melekat bahwa perjanjian sebagai protocol didirikan baik ECB dan ESCB sejak tanggal 1 juni 1998. ESCB terdiri dari ECB dan bank sentral nasional (NCB’s) dari semua Negara anggota Uni Eropa (pasal 107 (1) dari traktat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kestabilan dari euro telah ditetapkan menjadi tanggung jawab dari ESCB dan ECB telah dilindungi oleh nilai hukum dari traktat. Tetapi setiap NCB mempunyai wewenang yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya dalam pengaturan terhadap kebijakan moneter dalam masing-masing Negara. Kemudian tujuan dari pembentukan ESCB adalah kestabilan dari harga. Hal ini tertuang dalam perjanjian (pasal 105 (1)), bahwa tujuan utama dari ESCB adalah untuk menjaga kestabilan harga, ESCB akan mendukung kebijakan ekonomi dalam komunitas dengan maksud memberi kontribusi untuk pencapaian dari tujuan utama dari Negara yang tergabung dengan ESCB yang terdapat dalam ayat 2. Yang kurang lebih menyebutkan antara lain sasaran yang harus dicapai adalah tersedianya kesempatan kerja, keberlangsungan pertumbuhan dan infalsi yang rendah, peningkatan dari daya saing dan konvergensi dari kinerja ekonomi. Landasan hukum dari ESCB mengungkapkan secara jelas bagaimana tujuan dari ESBC yang paling utama menjadi beban ECB adalah menjaga kestabilan harga, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kestabilan moneter yang ada dalam anggota ESCB.

Tugas yang dijalankan oleh ECB antara lain : 1. membuat dan melaksanakan kebijakan moneter pada euro area, pelaksanaan operasi nilai tukar, 2. bertugas menyelenggarakan dan mengelola cadangan devisa dari Negara anggotanya dan menjaga kelancaran system pembayaran dalam ESCB. dalam hal ini ECB adalah satu-satunya otoritas yang berwenang dalam penerbitan uang dan tugas dari NCB adalah pengelolaan moneter secara langsung dari masing-masing Negara. ECB lah yang memantau jalannya perkembangan satuan moneter yang ada dalam euro area. Yang akan diturunkan kepada euro system dalam mengatasi gejolak yang ada ataupun isu-isu yang dapat mempengaruhi kestabilan moneter dengan prinsip kehati-hatian.

Tugas ECB

  1. Strategi kebijakan moneter ECBs

 

Dalam melaksanakan kebijakan moneternya ECB harus menerapkan prinsip kehati-hatian, sebab dalam penetapan tersebut terkandung kebijakan yang harus dilakukan secara nasional oleh anggota dari ESCB. hal ini harus didukung dengan satuan dan koordinasi yang baik antar anggota dari ECB, karena tanpa integrasi yang baik antar anggota, maka pencapaian dari sasaran yang ditetapkan ECB akan sia-sia. Hal ini mengisyaratkan bahwa pentingnya syarat-syarat yang ditetapkan dalam keanggotaan ECB sejak pertama kali menjadi anggota dari euro area. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan utama dari pembentukan ECB dan ESCB adalah kestabilan harga dan independensi dari euro sebagai mata uang yang kuat dalam perekonomian.  Dalam melaksanakan kebijakan moneter ECB dapat melakukan berbagai cara, antara lain pengaruhnya terhadap penawaran uang yang ada dalam perekonomian. Dengan kekuasaan penuh dalam penawaran uang tersebut, maka akan menjadi efektif dalam mengatur jumlah uang untuk mencapai tujuan ECB. Dalam jangka pendek memang akan bisa mempengaruhi perekonomian, terutama pada saat terjadi resesi.

Transmisi kebijakan moneter ini akan menjadi efektif saat terintegrasinya system keuangan dalam perekonomian dengan baik. Sehingga sebelum pelaksanaan kebijakan moneter harus ada analisis yang mendalam dalam pelaksanaannya. apalagi penyebaran dari kebijakan moneter yang dilakukan oleh ECB, yang bukan merupakan single monetary system. Tetapi dalam jangka panjang kebijakan ini tergantung juga terhadap variable riil lainnya yang terdapat dalam perekonomian. Sehingga dalam pembuatan kebijakan harus selalu mempertimbangkan berbagai aspek, bukan hanya aspek yang bersifat ekonomi, dan juga harus selalu bersifat forward looking bukan hanya backward looking, karena inflasi selalu bergerak bukan karena aspek historis. Dalam membuat kebijakan uang dapat pula menjadi variable yang bisa dipakai. Tetapi dalam menggunakannya harus selalu berhati-hati karena tercermin dalam teori kuantitas uang (moneteris) yang menyatakan bahwa hubungan uang dalam jangka panjang berhubungan sempurna dengan inflasi dan berhungan nol terhadap pertumbuhan dengan kata lain penambahan uang dalam perekonomian dalam jangka panjang hanya akan menyebabkan timbulnya inflasi yang tidak terkendali. Dan sampai sekarang ini pandangan ini masih dipakai dalam membuat kebijakan moneter diberbagai Negara termasuk juga ECB. Hal ini menyatakan bahwa pengaruh yang besar dari moneteris dalam paradigma moneter sampai sekarang ini. Sangat kontras dengan pernyataan dari kaum Keynesian yang berpendapat bahwa kebijakan moneter akan sangat mempengaruhi sector riil dalam jangka panjang.

Dari dasar itu ECB tidak bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hanya dengan mengubah penawaran uang yang ada dalam perekonomian. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam jangka yang sangat pendek penambahan uang dalam perekonomian akan sangat bermanfaat, tetapi juga dalam membuat kebijakan itu baiknya tidak hanya bersandar terhadap pencapaian jangka pendek. Sehingga dalam jangka panjang  Kestabilan moneter atau tingkat harga dapat tercapai dalam pelaksanaan kebijakan moneter oleh ECB. Karena stabilitas inilah yang akan menunjang pembangunan ekonomi dalam kawasan euro, yang selanjutnya akan berimbas kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam masing-masing Negara dan berkurangnya tingkat pengangguran. Terlebih lagi dengan integrasi dari Negara yang berbeda dalam ECB menyebabkan kendala dari satu Negara akan mempengaruhi kesehatan ekonomi dari Negara lain yang tergabung dalam ECB.

Kestabilan inilah yang menjadi titik acuan dari ECB untuk mencapai tujuan, yang tentunya tercermin didalam perekembangan inflasinya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah meratanya inflasi yang ada dalam Negara-negara anggotanya. Tanpa hal itu maka pertumbuhan yang terintegrasi tidak akan tercapai. Lagipula dengan ketimpangan yang terjadi antar Negara anggota dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan dan adanya efek saling meniadakan antara satu Negara dengan lainnya. Tentu hal ini tidak akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan perbedaan mata uang antar Negara anggota. Hal itu yang mendorong ECB harus membuat jangkar yang tegas tentang inflasi yang hendak dicapai. Sebenarnya bukan hanya itu saja, factor yang tak kalah pentingnya adalah perkembangan nilai tukar dan devisa di Negara anggota. Nilai tukar satu Negara akan sangat mempengaruhi nilai tukar Negara lain yang berada dalam lingkar ECB.

 

Dalam menjalankan kebijakan moneternya tentu ECB menggunakan beberapa alat. Salah satunya adalah operasi pasar terbuka yang dilakukan dalam lingkup EMU. Tujuan dari penggunaan ini tentunya untuk mendukung tercapainya kebijakan moneter seperti harapan atau lebih tepatnya, seperti yang telah ditetapkan oleh dewan gubernur. Dalam ECB sendiri operasi pasar terbuka ini dapat dibagi menjadi empat kategori kebijakan, antara lain adalah :

1.         main refinancing operations

2.         longer-term refinancing operations

3.         finetuning operations

4.         structural operations

Kemudian dari 4 kategori kebijakan itu, maka dipilihnya berbagai instrument yang dapat digunakan untuk melaksanakannya. Salah satunya adalah reverse transaction, instrument ini mendasarkan pada asset yang dijual belikan oleh ECB, dan didasarkan pada penjaminan atas asset yang kredibel. Sehingga dapat menghindari hilangnya kepercayaan atas asset tersebut. Kepercayaan ini sangatlah perlu, karena dengan kepercayaan ini dapat mendukung penerimaan pasar atas asset tersebut. Disamping itu juga likuiditas dari asset tersebut sangatlah penting karena dapat mempengaruhi keefektifan instrument tersebut.

Pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan

Sebenarnya pengaturan pusat dari perbankan ditangani oleh ECB, terlebih lagi perbankan merupakan perantara yang sangat pentin bagi efektifitas dari kebijakan moneter yang dibuat oleh ECB. Perbankan juga merupakan bagian integral dari ESCB dan perlu diadakan pengawasan yang ketat. Dalam pengawasan terhadap perbankan ESCB membebankanya kepada masing-masing NCB di negara anggotanya. Hal itu dilakukan untuk mengetahui secara pasti tentang kebutuhan dari masing-masing negara terhadap system perbankan yang dapat mendukung perekonomiannya. Sehingga dapat sesuai dengan target yang ditetapkan oleh ECB. kita dapat mengambil contoh dari jerman yang meletakkan tanggung jawab atas pengawasan perbankannya kepada BaFin, yang merupakan badan independen di luar bank sentral jerman (Bundesbank). Diharapkan dengan adanya lembaga pengawas di luar bundesbank dapat menjalankan tugasnya secara efektif, sehingga dapat memperkecil resiko yang ditimbulkan dari system keuangan jerman dan memperkuat system keuangan dalam negera jerman.

SEPA

 

Dalam perkembangannya ECB harus selalu menjamin kelancaran system pembayaran dalam area euro. Oleh sebab itu maka harus dipersiapkan suatu mekanisme sistempembayaran yang efektif dan dapat menjangkau dari setiap bagian dari ESCB. system ini kita kenal dengan SEPA (Single Euro Payment Area). Maka dibuatlah SCT dan SDD dalam pengembangan system pembayaran dalam ESCB. kedua mekanisme tersebut akan sangat membantu dari kerjasama antar lembaga keuangan yang ada dalam EU. Dengan kelancaran system pembayran tersebut diharapkan tujuan dari pembentukan ESCB akan tercapai. Bukan hanya untuk kemajuan ekonomi salah satu Negara, tetapi untuk semua kawasan yang ada dalam ESCB.

Lebih dari 4350 bank yang berada pada kawasan euro menjadi anggota dari SEPA. Hal ini tentu akan berimbas kepada kelancaran pembayaran pada kawasan euro, tersedianya system yang memadai dan kelancaran arus informasi akan pembayaran akan dapat mempengaruhi kinerja ekonomi suatu wilayah. SEPa sendiri di perkenal kan pada 28 January 2008. Dalam SEPA sendiri dikenal beberapa mekanisme salah satunya yaitu SCT (SEPA Cliring Transfer), mekanisme inilah yang mengatur transfer kredit dari perkonomian kawasan euro. Hal ini tentu sangat bermanfaat untuk kelangsungan perekonomian yang berada pada kawsana euro. Dalam perjalanannya penggunaannya SCT terus dipantau melalui ACH (Automated Cliring House), yaitu hamper sama dengan system RTGs di Indonesia. Dengan pemantauan yang teratur, diharapakan tetap terjaganya lalu lintas pembayaran. Mengacu pada konsep OCA, kelancaran ini merupakan hal mutlak, dengan kelancaran system pembayaran yang terintegrasi dalam ESCB. infrastruktur yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran ini adalah TARGET system (Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer). System inilah yang menghubungkan antara 1 negara dengn Negara lain secara real time. TARGET dioperasikan oleh EU, ECB dan NCB yang pergerakannya akan selalu diawasi oleh dewan gubernur. SCT hanya suatu prosedur dalam pelaksanaan mekanisme system pembayaran di ESCB, ini untuk menjamin adanya kesepakatan untuk dapat melakukan system pembayaran yang tergabung dalam ESCB. tujuan dari pembentukan SEPA juga untuk menjembatani arus transaksi dalam perekonomian antar wilayah satu dengan yang lainnya. Setelah sukses dalam peluncuran produknya tersebut, maka dilanjutkan dengan peluncuran SDD ( SEPA Direct Debit). Dengan semakin berkembangnya mekanisme pembayaran di daerah euro, maka diharapkan tetap terjaganya kepercayaan mata uang euro dalam perekonomian.

 

 

Pembuat kebijakan dalam ECB

Dewan gubernur

dari ECB terdiri dari 6 anggota dalam dewan executive dan gubernur dari NCB (12 NCB pada tahun 2001 dan bertambah mejadi 16 pada 2009). Dalam badan dewan gubernur mempunyai strukturnya terdiri dari presiden dan wakil presiden. Tanggung jawab dari dewan gubernur yaitu :

  1. melakasanakan kebijakan moneter untuk menjamin kinerja dari perekonomian agar dapat mnunjang dari pertumbuhan Negara-negara yang tergabung dalam kawasan euro.
  2. Membuat kebijakan moneter untuk kawasan euro.

Executive board

Terdiri dari 6 anggota dari dewan gubernur yang mempunyai satu presiden dan wakil presiden. 4 anggota yang lainnya diambil dari kepala Negara yang termasuk ke dalam euro area. Tanggung jawab dari Executive Board adalah:

  • Menyiapkan rapat dewan gubernur
  • Melaksanakan kebijakan moneter sesuai dengan keputusan dari rapat dewan gubernur dan membuat keputusan yang dibutuhkan untuk menunjang dari pertumbuhan ekonomi dari anggota dalam kawasan ESCB.
  • Bertanggung jawab terhadap kegiatan bisnis yang ada dalam ECB

 

Dewan umum ECB terdiri dari presiden, wakil presiden dan gubernur dari NCB’s secara keseluruhan. Pembentukan dewan umum ini sebenarnya dengan tujuan untuk memperkuat koordinasi dalam euro area sendiri. Disamping itu perlunya diadakan kerjasama antara ECb dan NCB’ untuk memperkuat turunnya kebijakan yang dibuat oleh dewan gubernur. Alasan lain perlunya penguatan ini adalah untuk menjamin Negara yang tergabung dalam system euro ini memperoleh manfaat dari terbentuknyaOCA dalam wilayah EA. Hal ini merupakan lanjutan dari tugas yang dibebankan kepada EMI dahulu, Karena ternyata masih banyak Negara yang ada EU belum tergabung dalam ECB dan intensitas perdagangannya juga tinggi dengan EMU.  Sesuai dengan Statuta yang ESCB (Pasal 44, 45 dan 47) dan Perjanjian (Pasal 117 (2)), Dewan umum dari ECB mempunyai bebrapa tugas antara lain :

  1. Memperkuat koordinasi kebijakan moneter (dari Anggota Negara-negara yang belum mengadopsi euro dan ECB), dengan tujuan menjaga stabilitas harga terutama pada Negara anggota.
  2. Pengumpulan informasi yang terkait dengan besaran moneter dari masing-masing negara anggota.
  3. Pelaporan yang dilakukan secara berkala kepada ECB
  4. Mengawasai pertukaran mata uang antar negara yang belum menjadi anggota, dan mempunyai hubungan ekonomi dengan EMU.

Kesimpulan

ECB merupakan bank sentral yang mengatur dan membuat kebijakan moneter pada euro area. Tujuan dari pengaturan kebijakan moneter ECB sama dengan bank sentral lainnya, yaitu menjaga kestabilan nilai dari euro. dan untuk mencapai tujuan tersebut maka ECB menggunakan berbagai alat yang umumnya juga sama dengan banksentral lainnya. Hal yang berbeda dari ECB adalah pelaksanaan dari kebijakan yang ditetapkan. Hal ini didasarkan pada besaran negara-negara yang tergabung di dalam ECB. oleh sebab itu ECB harus memilih alat dan instrument yang paling tepat digunakan, tentunya dengan mempertimbangkan keadaan tiap anggota dari ECB. ECB sendiri merupakan lembaga yang independen, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Tetapi independensi ini juga harus dibarengi dengan peningkatan dari trasparansi dari pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh ECB.

Daftar Pustaka

http://www.ecb.int


Posted in KULIAH | Leave a comment

PERGOLAKAN SPESIALISASI DALAM TEORI EKONOMI

Abtraksi

Spesialisasi merupakan konsep dimana satu individu hanya melakukan spesialisasi dengan salah satu produk saja. Dari masa kemasa konsep speialisasi tidak pernah ditinggalkan, dan terus berkembang sampai saat ini. Hal ini terjadi karena masih relevannya konsep spesialisasi ini untuk memenuhi kebutuhan berbagai individu yang ada dalam perekonomian diduania ini.

Tulisan ini mencoba untuk melihat perspektif dari spesialisasi berdasarkan urutan waktu dari terbentuknya spesialisasi sampai dengan sekarang. Untuk melihat rasinalitas spesialisasi dalam perubahannya dari masa ke masa sesuai dengan tumbuhnya system perekonomian dalam sejarah ekonomi

Kata kunci

Spesialisasi, sejarah, perubahan

Pendahuluan

Pemikiran ekonomi lahir dari pemikiran kaum klasik yang terpusat pada system pasar bebas. System ini menyarankan penghapusan dari peran pemerintah dari kegiatan ekonomi. Menurut kaum klasik penghapusan peran ini membuat perekonomian akan berjalan sesuai dengan sempurna. Ukuran dari kaum klasik adalah kemakmuran dari setiap individu dalam suatu Negara, yang mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan dari setiap individu. Ukuran tersebut sangat kontras dengan merkantilisme yang ukuran dari kesejahteraan berpusat pada banyaknya logam mulia yang diperoleh dari sistem perdagangannya. Ajaran klasik diawali dari pemikiran adam smith yang lahir pada masa abad pencerahan, jadi tidak mengherankan jika pemikirannya banyak terpengaruh terhadap pemikiran newton tentang teori gravitasi yang dapat mengatur tata surya tanpa campur tangan pihak manapun. Untuk mendukung teori pasar adam smith menciptakan system pasar yang lazim sampai saat ini kita sebut dengan pasar persaingan sempurna yang harus bebas dari tanpa campur tangan pemerintah, jika kita lihat hal ini sangat identik dengan teori newton tentang tatasurya. Ini merupakan sebuah argument yang sangat kuat untuk menghilangkan campur tangan dari pemerintah. Karena peran pemerintah hanya akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar yang pada akhirnya distribusi pendapatan dalam masyarakat tidak merata. Sebenarnya teori klasik muncul sebagai respon gagalnya system merkantilisme yang berpusat pada perdagangan. Otomatis dengan merkatilisme, maka yang paling diuntungkan adalah pihak pedagang dan pihak dari pemerintah. Dan hal itu menyebabkan kesenjangan social antara pedagang dan petani(produsen) dan keberpihakan pemerintah hanya untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang dilakukan oleh Negara tersebut. Oleh sebab itu peran pemerintah merupakan momok yang menakutkan bagi kaum klasik, karena sedikit banyak aliran klasik ini juga menggunakan analisis historis dalam melandaskan teori pasar bebas.

Pembahasan

Kemudian adam smith menitik beratkan kekuatan pasar bebas dalam spesialisasi produksi. Dengan spesialisasi produksi maka akan tercipta efisiensi dalam pasar. Spesialisasi yang dianut kaum klasik lebih condong dengan factor produksi lebih ke tenaga kerja. Sebenarnya spesialisasi ini yang akan membuat adanya distribusi yang sempurna dalam perekonomian yang sering disebut dengan nama invisible hand. Tanpa konsep ini system pasar tidak akan berjalan dengan baik. Konsep ini juga yang membuat berkembangnya pasar tumbuh seperti mahluk hidup yang dapat mencari nutrisi sendiri untuk kelangsungan hidupnya, nutrisi yang dimaksud adalah adalah inovasi dan efisiensi. Inovasi sangat erat kaitannya dengan kebutuhan konsumen akan barang dan jasa dan efisiensi adalah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh produsen dalam pasar persaingan sempurna. Dengan kedua hal ini maka distribusi kebutuhan maupun pedapatan akan merata dan tingkat hidup dalam masyarakat akan meningkat. Oleh sebab itu dalam pasar pesaingan sempurna peran pemerintah hanya sebagai pengawas maupun regulator jika pemerintah turut campur dalam pasar maka akan terjadi disekulibrium dalam pasar dan pada akhirnya inovasi maupun efisiensi tidak akan tercapai. Mungkin inilah yang membuat para pemikir ekonomi sampai saat sekarang masih terpesona dan masih percaya tentang ekonomi pasar bebas dan masih mempercayai bahwa spesialisasi adalah distributor kesejahteraan yang paling utama dalam asar bebas. Oleh sebab itu sampai sekarangpun masih banyak teori yang berlandaskan pada prinsip spesialisasi.

Kemudian muncullah teori say yang lebih dikenal dengan hukum say’s yang berbunyi penawaran akan dengan sendirinya akan menciptakan permintaan. Teori ini jelas memperkuat system ekonomi pasar dan penjabaran say atas teorinya lebih mendalam tentang penekanan aspek penawaran dalam pasar. Hal ini yang membuat system persaingan sempurna semakin logis untuk diterapkan Dalam hukum ini jelas kebijakan ekonomi akan lebih condong terhadap aspek penawaran, tetapi hal ini tidak hanya berpengaruh terhadap aspek penawaran saja. Sisi permintaan dari pasar pun akan bertambah saat terjadi kenaikan hasil produksi, karena dengan sisi penawaran yang bertambah akan menambah kesempatan kerja bagi masyarakat. Hukum say ini masih dalam konteks pemikiran adam smith yang meletakkan perdagangan bebas sebagai kekuatan utama dan sisi produksilah yang menjadi malaikat penolong dari pasar bebas. Adam smith sendiri lebih memperhatikan sisi penawaran hal itu dapat dilihat dari teori spesialisasi yang ditawarkan oleh adam smith tetapi pembahasannya tidak semendalam say. Kewirausahaan adalah konsep yang ditawarkan oleh say dalam memperkuat penawaran dalam pasar. Kewirausahaan ini yang menjadi kekuatan utama dalam persaingan sempurna, karena dengan kewirausahaan efisiensi dari pasar tercipta. Tapi tetap saja pandangan dari kaum klsaik dengan adanya konsep kewirausahaau tersebut tidak barubah dan konsep itu hanya dijadikan simbol dari kesenjangan kelas yang ada dari sistem liberal.

Kemudian kita masuk dengan pandangan Malthus dengan teori pertambahan penduduknya, ”penduduk tumbuh berdasarkan dengan deret ukur tapi pertambahan bahan pangan tumbuh berdasarkan deret hitung”. Dengan pandangan ini terjadi kekhawatiran tentang hancurnya system pasar bebas yang di kemukakan oleh adam smith yang disebabkan oleh pertambahan penduduk. Malthus sangat percaya dengan system liberal yang ada dapat membuat pelaku-pelaku ekonomi didalamnya dapat mencapai kemakmuran. Tetapi ini sangat kontras dengan pandangannya tentang pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan menyebabkan kehancuaran. Hal ini merupakan ancaman yang sangat besar untuk system pasar bebas yang menumpukan kekuatannya pada spesialisasi. Dan teori ini sangat kelihatan bertentangan dengan tumpuan kekuatan spesialaisasi pada tenaga kerja(penduduk) untuk dapat menjalankan pasar. Maka sevcara tiba-tiba teori liberalisme yang selalu berpandangan optimis bagi kesejahteraan diubah menjadi ilmu yang suram untuk kesejahteraan. Hal ini yang menyebabkan meningkatnya ketidakpercayaan lagi terhadap spesialisasi yang salah satu unsurnya adalah banyaknya tenaga kerja yang tersedia(jumlah penduduk). Sebenarnya teori ini landasannya rapuh. Dikarenakan walaupun dia menggunakan data-data pertambahan penduduk pada bebrapa Negara yang dari data tersebut menggambarkan pertambahan penduduk seperti loncatan kuantum dan pertambahan bahan pangan hanya tumbuh secara linier, hal ini yang menyebabkan kekhawatiran Malthus terjadi kesenjangan penduduk dan bahan pangan. Tetapi Malthus belum memasukkan unsur yang pada saat itu belum terpikirkan oleh ahli-ahli ekonomi pada masa-masa sebelumnya juga seperti perkembangan tekhnologi, budaya dan lain-lain. Meskipun demikian sampai sekarang teori Malthus masih menjadi momok yang membuat berhati-hatinya beberapa Negara terhadap pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tapi apakah hal ini akan benar-benar terjadi dalam kehidupan manusia? Hal ini merupakan misteri sampai sekarang ini.

Mill merupakan salah satu penyelamat dalam mengangkat kembali keoptimisan system pasar bebas. Dengan system utilitas yang ditawarkan dalam mengukur tingkat kepuasan. Sebenanya konsep utilitas sudah ada dari Jeremy bentham yang percaya bahwa kebahagiaan adalah hal yang terpenting dalam setiap individu, sehingga setiap individu akan selalu mencari kebahagiaan dalam hidupnya dan menghindari penderitaan. Ini sangat identik dengan kesenangan duniawi yang dicari setiap individu (hedonisme). Paham ini yang sangat mempengaruhi pemikiran mill sampai dia dapat mengangkat utilitarianisme menjadi tidak lagi berpusat pada individualitas. Tetapi dia mengakatnya menjadi suatu kebahagiaan yang dapat diterima secara moral sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Hal ini sangat identik dengan konsep pasar yang ditawarkan oleh adam smith. Konsep utilitas ini yang sangat berharga penentuan konsep spesialisasi dalam system pasar yang ditawarkan sejak adam smith. Tetapi teori ini juga membuat aspek subtantif dari ekonomi itu sendiri mengalami penurunan, dimana konsep ini akan berimpliklasi dalam perhitungan kepuasan individu yang hanya akan menyebabkan keoptimisan semu dari kepuasan tersebut. Disamping itu analisis ekonomi juga semakin rapuh saat perhitungannya hanya menggunakan perspektif dari analisis matematis saja.

Kemudian salah satu tokoh klasik yang terkenal adalah david Ricardo, yang mungkin sangat kita kenal dengan teori keungulan komparatifnya dan juga seorang ekonom yang sangat kaya sesudah keynes. Teori david Ricardo ini adalah penyempurnaan dari teori keunggulan absolute yang ditawarkan oleh adam smith. Yang membedakan dengan teori yang ditawarkan oleh adam smith adalah jika adam smith perdagangan hanya dapat dilakukan jika setiap Negara sudah mempunyai spesialisasi mereka sendiri, sehingga menurut smith perdagangan tidak bisa terjadi bila hanya salah satu Negara saja yang mempunyai keunggulan absolut sehingga tidak dimungkinkan terjadinya pertukaran dengan egara yang tidak mempunyai keunggulan absolute. Tetapi david Ricardo menyempurnakannya dia melakukan perhitungan matematis, sehingga dengan pada satu kesimpulan bahwa perdagangan dapat dilakukan tanpa setiap Negara mempunyai keunggulan absolute, tetapi melalui rekayasa pembuatan spesialisasi dalam setiap Negara, sehingga dimungkinkan terjadinya perdagangan tanpa adanya keungulan mutlak dari setiap Negara. Hal ini merupakan wajah baru dari spesialisasi yang menutup teori speislisasi dalam aliran klasik. Tetapi dalam teori ini sebenarnya terdapat berbagai penyimpangan berupa eksploitasi dari Negara yang mempunyai kekuasan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Sekarang ini juga banyak terjadi hal yang demikian atas barang elektronik dari salah satu Negara maju dengan hasil pertanian dari negara berkembang. Tetapi hal ini menjadi penjajahan gaya baru dalam suatu dunia. Telah kita ketahui bagaimana jika terdapat perbedaan antara nilai dari barang antara elektronik, maupun barang pertanian yang perbedaannya sangat tajam. Tidak dipungkiri lagi dengan perbedaan yang tajam itu menjadi penyebab bagaimana suatumaju dapat memperoleh pendapatan daripada negara berkembang yang haya mengandalkan sektor pertaniaannya dalam memperoleh pendapatannya. Sekarang pertanyaan yang timbul adalah benarkah konsep perdagangan bebas yang ditawarkan klasik akan dapat membuahkan kemakmuaran yang selama ini menjadi tolak ukur dari klasik? Sedangkan perbedaan yang tajam antara negara maju dan negara berkembang sangat besar dalam dominasinya di perekonomian dunia.

Marx adalah penentang abadi dari kaum klasik, dia berbeda pendapat dengan argument bahwa liberal adalah jalan untuk mencapai kemakmuran dalam sebuah Negara. Dalam perkembangannya marx menemukan titik dimana sebenarnya telah banyak terjadi penyelewengan nilai-nilai dari kemakmuran yang selalu dibanggakan dari system liberal itu sendiri yang sering disebut dengan self sustainable, dari hal tersebut marx mengamati bahwa sebenarnya ekonomi liberalis itu bersifat self destructive. Banyak hal yang melatarbelakangi berbagai argumentasi yang dibuat oleh marx untuk melawan berbagai penyimpangan dari pelaksanaan liberalism itu sendiri. Memang benar kaum liberalis selalu membanggakan semua hal tentang keberhasilan semu yang diperoleh dari system bebas tersebut seperti halnya pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan keunggulan dari liberalism itu tersebut. Tetapi marx memandang bahwa semua pencapaian kemapaman ekonomi yang diperoleh system ini harus dibayar dengan kerugian social yang sangat besar. Seperti halnya eksploitasi tenaga kerja yang dilakukan oleh kaum capital yang lahir dari system liberalism dan hal itu tercermin dalam teori upah baja yang diciptakan oleh david Ricardo. Bagaimana system pengupahan ini adalah cerminan dari penindasan kaum kapitalis terhadap buruh yang bekerja dalam sector tersebut. Ini merupakan pukulan yang telak untuk spesialisasi, yang merupakan urat nadi berjalannya ekonomi liberal. Spesialisasi menjadi tidak terpercaya lagi saat dia tidak dapat mendistribusikan berbagai sumberdaya yang ada dalam pasar. Dengan munculnya teori marx ini maka membuat banyak orang menyadari bahwa spesialisasi dan invisible hands yang ditawarkan dari system pasar bebas bukanlah tuhan dari perekonomian. Tetapi system ini mempunyai dua sisi mata pedang yang satu mempunyai wajah sebagai malaikat, sedangkan mata pedang yang satunya seperti malaikat pencabut nyawa yang mempunyai wajah yang bengis terhadap kaum buruh yang menjadi rantai penggerak dalam system liberalis. Banyak juga penyelewengan yang dilakukan dari segi politik pemerintahan, hal ini gara-gara peran capital yang dominan dalam perekonomian, sehingga perkonomian seolah terpusat pada kaum yang mempunyai modasl daripada kaum buruh. Sehingga untuk mendapat keuntungan dari kaum kapitalis, sehingga terjasi perburuan rente dalam pemerintahan dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan pemilik modal, tanpa memperdulikan kaum buruh. Hal ini merupakan hal yang sangat ironis dalam system liberal yang menolak pada campur tangan pemerintah, tetapi pada akhirnya terjadi perselingkuhan didalamnya antara pemerintah dan buah dari system kapitalisme. Tetapi sebernarnya jika kita melihat lebih dalam pada teori marx, sebenarya ada hal yang sangat kontradiktif yaitu tentang penciptaan spesialisasi akibat terpusatnya perekonomian pada pemerintah pusat. Jelas hal ini terlihat jika pusat perekonomian dipegang pemerintah, maka pemerintah akan menentukan dan menetapkan produk apa saja yang harus di roduksi oleh setiap agen ekonomi. Dan hal ini merupakan salah satu dari jenis spesialisasi, sehingga dapat kita lihat bahwa spesialisasi tetap melekat pada berbagai system ekonomi.

Sebagai mahasiswa ilmu ekonomi tentu kita sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah seperti marginal utilitas, total utilitas, budget line dan berbagai istilah pengukuran ekonomi. Istilah-istilah tersebut banyak kita temui dalam mikro ekonomi, yang nota bene mempelajari perspektifekonomi dari satu sudut pandang agen ekonomi. Sehingga agen tersebut dapat menetapkan jumlah produksi maupun jumlah pengeluaran dalam perusahaan. Hal ini sangat membantu dalam perhitungan yang akurat tentang keuntungan minimum yang harus diperoleh perusahaan, dan jumlah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Jelas hal ini akan berimplikasi dalam penetapan spesialisasi produk dalam setiap perusahaan. Sangat menarik disini jika kita lihat bagaimana kembali menguatnya konsep spesialisasi ini setelah neoklasik setelah serangan besar dari tori marx. Dapat dilihat juga bagaimana kaum neoklasik menyikapi dengan melakukan pengembangan terhadap teori dasar dalam toei klasik, yaitu konsep spesialisasi. Mereka mengarahkan konsep spesialisasi dalam perhitungan matematisyang logis, sehingga kelemahan dalam spesialisasi dalam kerugian social tidak terlihat lagi. Dan hal inilah yang berbahaya dalam ilmu ekonomi, karena kerugian social disamarkan dengan perhitungan matematis yang logis.

Keynes adalah salah satu ekonom yang berpengaruh sampai saat ini. Hal ini akibat peran yang besar dari Keynes dari pelibatan peran pemerintah dari depresi ekonomi besar pada tahun 1930an, akibat dari penerapan system pasar bebas. Keynes berhasil mengatasi krisis tersebut dengan measukkan eran pemerintah dalam perekonomian. Peran pemerintah disini bukan hanya sebagai penyelemat dalam krisis ekonomi, tetapi lebih ditekankan kepada tindakan yang berkesinambungan terhadap kestabilan ekonomi. Hal ini berbeda dengan peran pemerintah yang ditawarkan oleh kaum neoklasik yang hanya diperlukan saat terjadi krisis dalam perekonomian. Tidak memungkiri bahwa Keynes memanfaatkan celah teori yang telah tercipta antara teori marx dan klasik tentang peran pemerintah. Implikasi dari teori Keynes ini pada spesialisasi adalah peran pemerintah yang semakin besar dalam penentuan spesialisasi yang ada dalam pasar. Dan dalam analisisnya Keynes tidak setuju dengan pengutamaan dari sisi penawaran, seperti yang diajukan oleh kaum klasik selam ini. Dia lebih mengutamakan dari sisi permintaannya, sehingga dapat kita lihat kontradiktif yang sangat jelas antara klasik dan Keynes dalam penetapan teorinya.

Veblen mengukapkan teori-teori klasik dan neoklasik mempunyai arti tersendiri, yang mengabaikan peran nonekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Padahal pengaruh dari luar sangat mempengaruhi perilaku masyarakat. Adapun perilaku masyarakat bisa berubah disesuaikan dengan lingkungan dan keadaan. Keadaan dan lingkungan itu yang disebut “institusi”. Institusi yang terkait dengan nilai, norma, kebiasaan, budaya, semuanya tercemin dalam kegiatan ekonomi. Dalam teori ekonomi Liberal Klasik dan Neoklasik, orang bertindak rasional dalam mengonsumsi. Dengan sejumlah uang yang dimiliki, konsumen akan berusaha memilih alternatif yang dapat memberi kepuasan yang sebesar-besarnya. Perilaku yang tidak wajar ini disebut conspicuous consumption. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi ini, dijelaskan di buku The Theory of Leisure Class. Buku tersebut menjelaskan masyarakat yang materialistis, yang menganggap uang adalah segala-galanya. Jika uang sudah terkumpul banyak, mereka akan pamer untuk menunjukan kekayaan dan keberhasilan. Mereka senang dalam mengonsumsi barang-barang mewah dan cara lain untuk menunjukan keberhasilan dengan menghabiskan banyak waktu mereka untuk bersenang-senang. Perilaku ini paling tampak pada golongan orang kaya baru. Veblen mengkritik pikiran utama teori ekonomi Neoklasik, terutama hukum permintaan Marshall yang mengatakan konsumsi lebih ditentukan oleh harga. Makin rendah harga makin banyak orang yang mengonsumsi. Padahal,dalam kenyataan ada sekelompok yanh tidak rasional, yang justru lebih tertarik membeli suatu barang yang mahal. Veblen pun juga menentang asumsi kaum Marginalis tentang kecenderungan ekonomi pada keseimbangan. Veblen mengukapkan keseimbangan itu tidak ada, sebab perekonomian itu selalu berubah. Disini adanya moral hazard,terjadi penyelewengan sosial. Dimana spesialisasi tidak menimbulkan efisiensi dari harga barang dan jasa, tetapi menyebabkan perilaku yang tidak biasa dari individu yang ada dimasyarakat yang pola konsumsinya tidak sejalan dengan hokum permintaan. Tetapi lebih digerakkan oleh merek barang tersebut yang menimbulkan prestise tersendiri dan jelas hal itu adalah pengaruh buruk dari adanya spesialisasi.

Kesimpulan

Spesialisasi merupakan urat nadi dalam sistem perekonomian bebas, dimana menurut kaum klasik peran swasta sangat dominan sampai saat ini. Spesialisasi sendiri mengalami evolusi dari masa kemasa seperti yang kita lihat dalam berbagai konsep klasik, teori marx sampai kelembagaan. Sebenarnya berbagai konsep ekonomi yang ditawarkan tidak pernah meninggalkan konsep spesialisasi. Bahkan di teori marx yang menentang teori klasikpun sebenarnya tidak pernah melepaskan spesialisasi dalam teorinya. Hal ini dikarenakan sebenarnya kebutuhan dari manusia tidak bisa dipenuhi hanya dengan usaha per individu saja. Sangat diperlukan spesialisasi dalam pemenuhan kebutuhannya. Walaupun berbeda dalam system ekonomi yang dipakai, tetapi konsep spesialisasi sebenarnya tetap ada. Perbedaannya hanya terletak pada pendekatan yang dipakai. Oleh sebab itu spesialisasi masih terus berkembang dan ada dalam berbagai Negara yang menganut sisten liberal maupun system sosialis. Banyak kelebihan dari adanya speialisasi dalam system ekonomi, antara lain tesedianya berbagai kebutuhan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan individu, terjadinya efisiensi dalam produksi dan lain sebagainya. Disamping kelebihan dalam spesialisasi juga terdapat beberapa kelemahan antara lain perilaku konsumsi individu yang dipengaruhi oleh prestise dan hal itu menybabkan moral hazard dalam penentuan harga pada efisiensi yang pola harganya seharusnya semakin menurun, tetapi kenyataannya malah harganya semakin meningkat berdasarkan branded.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Erani Yustika. 2009. Ekonomi Politik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

http://yohanli.wordpress.com/2007/11/02/sejarah-teori-ekonomi-klasik/

http://atifhidayat.wordpress.com/2009/02/11/teori-tanah-ricardo/

http://media.isnet.org/iptek/100/KarlMarx.html

http://blogs.unpad.ac.id/n_kartika/?p=15

http://infoku.synthasite.com/artikel/teori-ekonomi-klasik-dan-keyness

http://massofa.wordpress.com/2008/02/04/sejarah-pemikiran-ekonomi-praklasik-klasik-sosialis-dan-neoklasik/

http://www.yohanli.com/teori-ekspektasi-rational-ratex.html

http://iklanprima.info/search/teori+ekonomi+keynes+pasar+uang+dan+pasar+tenaga+

http://ilmucomputer2.blogspot.com/2009/09/teori-keynes-keynesian-consumption.html

http://id.shvoong.com/tags/teori-neo-klasik/

http://massofa.wordpress.com/2008/02/04/sejarah-pemikiran-ekonomi-praklasik-klasik-sosialis-dan-neoklasik/

http://books.google.co.id/books?id=E8sPDpge5I0C&pg=PA95&lpg=PA95&dq=teori+kelembagaan+veblen&source=bl&ots=ubb6cIAaJ6&sig=eIsZN3Wkg2m625HBIHSD4Mcah9M&hl=id&ei=ZGwCTIxbzbisB46slf4O&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBIQ6AEwAA

http://media.isnet.org/iptek/100/AdamSmith.html

http://www.forumkami.com/forum/ekonomi/2165-teori-ekonomi-klasik.html

Posted in KULIAH | Leave a comment

Permodalan UKM

Abstraksi

UKM adalah sector utama yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini merupakan hal yang sangat krusial bagi ekonomi Indonesia, walaupun presentase dari besarnya UKM tidak sebanding dengan sumbangannya terhadap PDB. Sehingga sangat potensial untuk pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Tetapi UKM mengalami beberapa kendala dari permodalannya, hal ini terjadi karena criteria UKM yang tidak sesuai dengan lembaga keuangan yang ada maupun keterbatasan dari UKM itu sendiri. Kita juga sudah tahu kalau di Indonesia pembiayaan UKM masih menjadi satu dengan lembaga keuangan seperti bank. Sehingga mutlak diperlukan sebuah lembaga keuangan khusus untuk UKM, mengingat UKM adalah penyokong utama dalam penyedia lapangan pekerjaan Indonesia.

Tulisan ini mencoba menguraikan kendala-kendala dari permodalan UKM, dan gambaran tentang pembentukan lembaga keuangan khusus untuk UKM. Dengan lembaga keuangan ini UKM akan mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam pengembangannya dan kesulitan dalam permodalan dapat dikurangi.

Kata kunci

Modal, lembaga keuangan, UKM

Pendahuluan

Latar Belakang

Keberadaan sector usaha pasti tidak akan terlepas dari lembaga keuangan yang menyokong kehidupan dari usaha tersebut. Begitu pula dengan UKM yang memerlukan permodalan untuk dapat melaksanakan kegiatan dan ekspansi investasinya. Tidak dapat dipungkiri lagi kalau UKM merupakan bentuk usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Sehingga sangat potensial untuk mengurangi tingkat kemiskinan Indonesia Dan tidak menutup kemungkinan menjadikannya sebagai penyokong untuk perekonomian indonesia. Sehingga dengan potensi yang dimilikinya diperlukan perlindungan usaha berupa ketersediaan lembaga permodalan yang sesuai dengan karakteristik UKM tersebut.

Telah kita ketahui bahwasanya terjadi kendala-kendala yang klasik dari UKM mengenai permodalannya. Oleh sebab itu diperlukan suatu komitmen dalam penyediaan lembaga pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dari usaha yang dilakukan oleh UKM. Permasalahan yang terjadi selama ini adalah terbatasnya lembaga yang memberikan bantuan modal terhadap UKM. Padahal tanpa permodalan yang bagus sector UKM tidak akan berkembang, seperti jika diberikan keleluasan modal untuk usahanya. Dan pada akhirnya teradi ketidakefektifan dalam pemberdayaan UKM untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Terlebih lagi mengingat pada saat krisis pada tahun 1998 UKM merupakan penyelamat perekonomian Indonesia yang sangat buruk pada saat itu

Kendala permodalan tersebut dikarenakan factor-factor dari internal UKM maupun dari syarat yang ditentukan dari lembaga keuangan, yang pada saat ini hanya merujuk pada Bank. Ketatnya syarat yang ditentukan oleh perbankan membuat kesulitan tersendiri bagi UKM untuk mendapat kucuran modal dari lembaga perbankan. Walaupun tidak memungkiri banyak progam dari pemerintah, tetapi pemanfaatan yang tidak potensial menyebabkan ketidakefisienan dan efektifan dalam penyaluran kredit tersebut. Oleh sebab itu maka diperlukan suatu lembaga yang khusus didesain untuk menangani permodalan UKM. Untuk lebih bagusnya lagi diperlukan juga lembaga pendamping yang bisa menutup kekurangan UKM seperti pengadaan pelatihan, perantara informasi untuk sector UKM

Kalau dilihat dari kelebihan yang dimiliki UKM maka merupakan suatu yang potensial untuk dikembangkan sehingga dapat menjadi penyokong perekonomian kita.. Karena kelebihannya itu menyebabkan UKM dapat memiliki fleksibilitas dalam berbagai kondisi perekonomian.

Dengan mengetahui karakteristik UKM dan masalah permodalan yang dihadapinya, maka saya akan menawarkan suatu system keuangan yang sesuai dengan criteria usahanya. Tetapi dalam pelaksanaa hal ini diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia.

Tujuan

1. Untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah UKM, sebagai penilaian akhir semester.

2. Mencoba membuat alternative pembiayaan lain untuk UKM.

Metodologi penulisan

Karena terbatasnya waktu dalam pembuatan paper ini, maka penulisan dalam paper ini menggunakan studi literature. Dan data yang dipakai keseluruhan adalah data sekunder dengan penulisan yang bersifat argumentative dari data dan analisis dari pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Beserta kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi

UKM Indonesia

Karakteristik

Tentu kita sudah tidaklah asing lagi dengan UKM karena keberadaannya pasti ada disekitar tempat hidup kita. Hal inilah yang membuat UKM merupakan salah satu sector yang harus dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Karena merupakan salah satu sector perekonomian yang sangat produktif di Indonesia saat ini. Hal ini tercermin dalam kemampuannya dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat bahwa jumlah usaha kecil adalah sebanyak 44,6 juta unit atau 99,84 % dari total jumlah unit usaha pada tahun 2005.Dari sejumlah usaha tersebut, tenaga kerja yang mampu diserap adalah sebanyak71,2 juta atau sebesar 88,7% dari total tenaga kerja. Kelebihan UKM dari penyerapan tenaga kerja tersebut muncul dari karakteristik yang dimiliki UKM sangat berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh industry besar yang didominasi oleh modal. Adapun karakteristik UKM antara lain :

  • Biasanya berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan hukum perusahaan
  • Aspek legalitas usaha lemah
  • Struktur organisasi bersifat sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku
  • Kebanyakan tidak mempunyai laporan keuangan dan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan
  • berhubungan erat dengan budaya suatu daerah
  • Kualitas manajemen rendah dan jarang yang memiliki rencana usaha
  • Sumber utama modal usaha adalah modal pribadi
  • Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas

 

   
   
   
   
   
   
   

Maka dari karakteristik tersebut dapat kita identifikasi bahwa UKM mempunyai beberapa kelemahan seperti tidak adanya pengendalian keuangan internal, kelemahan dalam pemasaran produknya, biaya produksi yang tinggi dapat dilihat dari skala produksi yang kecil, jaringan pemasaran yang lemah dan modal yang kecil dalam memulai usahanya. Kelemahan inilah yang menyebabkan kendala dalam mencari tambahan untuk usaha UKM. Hasil penelitian kerjasama KementerianNegara KUKM dengan BPS (2003) menginformasikan bahwa UKM yang mengalami kesulitan usaha 72,47 %,sisanya 27,53 % tidak ada masalah dari 72,47 % yang mengalami kesulitan usaha tersebut adapun kesulitan yang dialami oleh UKM dapat dilihat pada table di bawah :

 

Tabel 1. Faktor Kesulitan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Faktor Kesulitan Persentase

 

Permodalan 51,09 %

 

Pemasaran 34,72 %

 

Bahan baku 8,59 %

 

Ketenagakerjaan  

1,09 %

 

Distribusi transportasi 0,22%

 

Lainnya 3,93 %

 

 

 

Sumber : Hasil Penelitian Kementerian

 

KUKM dengan BPS (2003) dalam Suhendar

Sulaeman, Pengembangan Usaha Kecil Dan

Menengah Dalam Menghadapi Pasar

Regional Dan Global, Infokop Nomor 25

Tahun XX, 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelas kita lihat dari table tersebut bahwa kendala permodalan adalah permasalahan utama yaitu sebesar 51.09%. permasalahan tersebut terjadi karena masih minimnya system yang mendukung dari segi permodalan UKM walaupun tidak memungkiri banyak bank yang sudah membuat suatu progam untuk UKM sendiri tetapi pada kenyataanya banyak hal yang menjadi penghalang untuk distribusinya,sehingga menjadi tidak efektif dalam pencapaiannya. Agar dapat memecahkan masalah permodalan tersebut, maka sangat diperlukan sebuah lembaga keuangan yang mempunyai komitmen dalam permodalan maupun perkembangan UKM itu sendiri.

Kredit Bank

Kredit adalah salah satu sumber dana untuk permodalan UKM. Kredit yang di maksud disini adalah kredit perbankan untuk UKM. Dapat kita lihat dalam lingkungan kita sehari-hari kebanyakan dari UKM sendiri tidak mempergunakan kredit dari bank, tetapi mereka lebih senang meminjam kepada rentener (ijon). Dengan keadaan itu maka beban bunga yang harus ditanggung oleh UKM akan semakin berat, mengingat tingkat bunga yang dikenakan dari ijon sangat tinggi. Hal ini terjadi karena terjadi masalah dalam penyebaran kredit bagi UKM. Permasalahan tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal mereka. Internal menyangkut karakteristik UKM, sedangkan eksternal menyangkut system perkreditan dalam bank.

Dalam pemberian kredit perbankan mempertimbangkan konsep 5C antara lain character, capacity, capital, collateral dan condition of economic. Sehingga dalam pemberian pinjaman bank akan tinjauan kesamaan konsep 5C dengan pengajuan kredit usahanya. Disinilah ada beberapa criteria UKM yang tidak sesuai dengan 5C, yang paling mencolok adalah capacity dan collateral. Capacity menjadi hambatan karena permodalan UKM yang tergolong kecil, hal ini dikarenakan bank menginginkan pembayaran yang tepat waktu. Diasumsikan dengan semakin kecil modal dari suatu usaha maka tingkat pedapatannya semakin kecil dari akumulasi hutangnya, sehingga resiko gagal bayar semakin besar. Tetapi dalam kenyataannya UKM mempunyai resiko default yag kecil. Kemudian adalah syarat collateral dalam hal ini adalah ada tidaknya agunan atau jaminan dari UKM dalam peminjaman kredit. Collateral ini hampir sama fungsinya dengan syarat capital yaitu sebagai pengaman jika terjadi default oleh nasabah. Jelas ini menjadi hambatan oleh UKM karena rata-rata modal yang dipakai pengusaha UKM merupakan modal sendiri, oleh karena itu individulah yang harus menyediakan agunan itu sendiri. Hal ini menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dibahas, dimana default risk yang kecil berbanding terbalik dengan kesulitan kresit yang diberikan oleh perbankan. Hal ini merujuk pada perhitungan default risk yang dilakukan oleh Perry Warjiyo yang hasilnya plafon sampai dengan Rp 100 juta sebesar 0,67 % dan kredit kecil dengan plafon antara Rp 100 juta hingga Rp 500 juta sebesar 0,65 %. Sehingga rata-rata default risk untuk semua plafon sebesar 0,70 %. menghasilkan rata-rata tingkat default risk untuk kredit mikro sebesar 0,77%, kredit kecil. Hal ini mengungkapkan sebenarnya defalt risk yang ada jika melakukan pemberian kredit UKM terbilang kecil dan sangat potensial untuk mendapat pembiayaan dari perbankan. Tetapi kenyataannya alasan sulitnya pemberian kredit oleh perbankan sampai saat ini adalah tingginya credit risk dari pembiayaannya, sehungga berdampak susahnya prosedur dan tergolong tingginya tingkat bunga yang diberikan oleh sector perbankan.

 

 

Alasan UKM Tidak Mengajukan Kredit Bank

Faktor Kesulitan Persentase

 

Prosedur sulit 30,30 %

 

Tidak berminat 25,34 %

 

Tidak punya agunan 19,28 %

 

Tidak tahu prosedur 14,33 %

 

Suku bunga tinggi 8,82 %

 

Proposal ditolak 1,93 %

 

 

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh BPS dijelaskan bahwa dalam mengatasi kesulitan permodalannya diketahui sebanyak 17,50 % UKM menambah modalnya dengan meminjam ke bank, sisanya 82,50 % tidak melakukan pinjaman ke bank tetapi ke lembaga Non bank seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), perorangan, keluarga, modal ventura, lainnya. Hal ini melukiskan perentasan kemakmuran dalam UKM dari masalah permodalan. Ada berbagai alasan kenapa permodalan dari kredit perbankan merupakan kendala oleh UKM. Alasan ini dapat dilihat dari table dibawah ini yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh BPS dan kementerian UMKM.

 

 

Dari paparan penelitian tersebut dapat kita ketahui bahwa kesulitan prosedur yang paling utama sebesar 30.30%, kemudian yang kedua adalah tidak berminatnya UKM untuk pinjaman dari sector perbankan. Sebenarnya hal ini merupakan pencerminan dari ketidak beperpihakan sector perbankan dalam permodalan UKM. Ketertarikan pihalk perbankan untuk pembiayaan hanya terjadi saat sector UKM itu sudah menghasilkan keuntungan. Sebelum menghasilkan keuntungan UKM akan sulit mendapatkan kredit dari bank.

 

Sumber : Hasil Penelitian Kementerian

KUKM dengan BPS (2003) dalam Suhendar

Sulaeman, Pengembangan Usaha Kecil Dan

Menengah Dalam Menghadapi Pasar

Regional Dan Global, Infokop Nomor 25

Tahun XX, 2004

 

Tingkat suku bunga bank yang masih tinggi merupakan salah satu alasan kenapa UKM tidak berani untuk meminjam dari bank. Hal ini mungkin dikarenakan besarnya skala usaha yang menjadi ciri dari UKM. Disamping itu selisih bunga yang relative rendah dibanding dengan system ijon. Sehingga mereka lebih memilih pinjam dari kredit non bank berdasarkan alasan fleksibilitas.

 

Ini merupakan hal yang ironis, dimana kesulitan dari permodalan dialami sector yang menopang sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia. Maka diperlukan kerjasama yang solid dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini bersama-sama.

 

Alternatif Permodalan UKM

Seperti yang telah kita ketahui dari penjelasan diatas bahwa terjadi ketidakefektifan dalam permodalan UKM dari lembaga keuangan bank maupun non bank, yang selama ini tidak berpihak kepada UKM. Saya akan mencoba menawarkan salah satu solusi yang sifatnya win-win solution. Sebenarnya sudah banyak yang mencoba menawarkan solusi untuk permasalahan tersebut, antara lain dengan pembentukan lembaga penjaminan pinjaman untuk kredit UKM. Dengan kata lain selama ini sudah banyak solusi yang dipikirkan untuk pengembangan permodalan UKM. Hal ini dipacu karena perkembangn UKM yang pesat ini, tidak didukung dengan system keuangan yang memadai untuk UKM. Sehingga dikhawatirkan jika kesenjangan antara system keuangan dan UKM, yang akan berdampak pada semakin tidak kompetitifnya produk UKM. Sebenarnya seperti apakah lembaga keuangan yang cocok untuk UKM sendiri, masih merupakan misteri.

Saya akan mencoba membuat system keuangan yang berbasiskan dengan penyertaan modal dan pembiayaannya berbasis pada system klaster usaha yang dilakukannya. Hal ini dapat terjadi bila dibentuk suatu lembaga keuangan yang independent diperuntukkan khusus UKM. Jelas disini sangat diperlukannya peran pemerintah sebagai lembaga yang melindungi penyertaan modal tersebut. Modal yang diberikan oleh lembaga ini bukan merupakan kredit, tetapi merupakan sejenis saham yang berarti bukti kepemilikan asset dari UKM yang menerima dana tersebut. Dengan dana tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi moral hazard yang dilakukan oleh berbagai pihak bank maupun non perbankan dalam pembiayaan untuk UKM. Dengan adanya modal yang ditanamkan, maka penanam modal mempunyai tanggung jawab yang sama utnuk pengembangan usahanya. Hal ini memungkinkan pengurangan kelemahan yang ada dari internal UKM itu sendiri.

Pengurangan kelemahan itu disampig dari segi permodalan juga sumber daya manusianya, bersarkan dari karakteristik yang identik dengan SDM yang bisa dibilang kurang daripada industry besar. Dengan adanya penanaman modal dari lembaga tersebut, maka perkembangan dari UKM akan menjadi tanggung jawab bersama antara lembaga keuangan dan UKM itu sendiri. Kerjasama dan kekompakan dari keduanya akan menghasilkan pengembangan UKM yang berkelanjutan. Sedangkan system klaster mendukung terjadinya pengembangan UKM dari segi pengembangan produknya. Karena system ini dapat mengelompokkan UKM berdasarkan klasternya, sehingga banyak keuntungannya dari pemasarannya, segi penjagaan kualitas, memberi wadah berkoordinasi antara UKM yang sama jenisnya. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh lembaga pembiayaan dengan adanya pengklasteran ini adalah, efisiensi dalam pemberian pelatihan untuk UKM, mudahnya pengawasan yang dilakukan epada UKM; karena dengan persamaan yang dilakukan dapat kelihatan bagaimana kinerja setiap UKM dan dari itu maka lembaga pembiayaan ini dapat mengontrol dan membantu dari UKM tersebut.

Kesimpulan

Sector perbankan di Indonesia tidak dapat menjangkau keseluruhan sector ekonomi yang ada di Indonesia. Seperti halnya UKM yang merupakan usaha yang menopang kehidupan bangsa Indonesia, sehingga perlu dijaga kelangsungan dari UKM. Tetapi pada kenyataannya system pembiayaan yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat menjangkau maupun mendukung dari kelangsungan UKM. Oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga pembiayaan yang bukan hanya berbasis kredit, tetapi penanaman modal untuk UKM. Sehingga lembaga keuangan itu tidak hanya berperan sebagai kreditur tetapi juga pemilik dari UKM di Indonesia. Dengan penerapan seperti itu, maka akan dilaksanakan pegnembangan UKM secara terus-menerus tanpa harus menanggung beban bunga. Hal ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak dimana UKM dapat melakukan inovasi terhadap produknya, sedangkan lembaga pembiayaan tersebut dapat mengawasi perkembangan penyertaan modal yang diberikannya kepada UKM. Dengan demikian diperlukan kerjasama antara pemerintah dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia serta pengawasan yang ketat dalam pembentukan system pembiayaan berbasis klaster ini.

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

Perry Warjiyo. 2005. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 2005”default risk dan penjaminan kredit UKM”

Baraputra Christian Octavianus. 2009. Glow Sebuah Lembaga Alternatif Pembiayaan Kredit Usaha Mikro dan Usaha Kecil

 

Wiloejo Wirjo Wijono. 2005. PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SEBAGAI SALAH SATU PILAR SISTEM KEUANGAN NASIONAL

Choirul Djamhari. 2006. Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006” FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN SENTRA UKM MENJADI KLASTER DINAMIS”

Endang Sri Winarni. 2006. Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006” STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MELALUI PENINGKATAN AKSESIBILITAS

KREDIT PERBANKAN”

 

Posted in KULIAH | Leave a comment